Advokat Tak Punya Wewenang Hentikan Proses Hukum

Advokat Tak Punya Wewenang Hentikan Proses HukumDr. Aby Maulana saat menjadi saksi ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: keadilan/AG

 

KEADILAN- Ahli Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Aby Maulana,  menegaskan bahwa advokat tak punya kewenangan untuk menghentikan proses penyelidikan  dan penyidikan sebuah perkara.

Pendapat itu disampaikan Aby ketika menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi penghentian perkara dengan terdakwa mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju, dan advokat Maskur Husain di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/11/2021).

Awalnya, kuasa hukum kubu Maskur Husain bertanya ke ahli mengenai kewenangan advokat dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

“Apa wewenang dari advokat dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Maksud kami apakah seorang advokat dapat menghentikan proses tersebut?,” tanya kuasa hukum Rolas Sitinjak.

Aby menyebutkan bahwa dalam tahapan tersebut, advokat hanya bertugas memberi bantuan kepada klien. Ia sama sekali tak punya wewenang menyetop proses penyelidikan atau penyidikan.

Sebab, kewenangan penghentian perkara hanya dimiliki pihak tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Karena itu ada kewenangan pihak tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Aby.

Aby menerangkan, penghentian penyelidikan dapat dihentikan dalam beberapa syarat. Pertama,  tidak ditemukan fakta dan bukti cukup. Kedua, tidak dapat ditemukan tindak pidana suatu peristiwa.

“Penyidik harus membuat surat laporan hasil penyelidikan, kemudian digelar perkarakan oleh penyidik dengan dibawah unit pengawasan tertentu,” terang dosen hukum UMJ itu.

Setelah semuanya dilewati, baru kemudian surat perintah penghentian penyelidikan bisa diterbitkan kepada pelapor atau pihak terkait.

“Sedangkan dalam proses penyidikan, dijelaskan berdasarkan dalam Pasal 109 KUHAP, dimana penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan beberapa syarat, pertama tidak cukup bukti, kedua peristiwa itu bukan tindak pidana,” jelasnya.

Lantas, bagaimana jika seseorang terpidana korupsi membayar sejumlah dana ke advokat atas jasa hukumnya? apa tindakan advokat yang menerima fee atas jasa hukumnya, dilarang Undang-undang? tanya Rolas.

Menurut Aby, honorarium atau reward atas jasa tetap harus tunduk pada aturan perdata. Misalnya, unsur kesepakatan dan itikad baik para pihak.

“Terkait apa yang dijanjikan, itu tentu jadi sesuatu yang sah menurut hukum. dibayar karena profesinya,” pungkas Aby.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri