Serikat Pekerja Garuda Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Sewa Pesawat

Serikat Pekerja Garuda Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Sewa PesawatKetua Sekarga Tommy Tampatty menunjukkan surat laporan pengaduan ke KPK. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Indonesia meminta KPK mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan 25 pesawat Boeing di PT Garuda Indonesia tahun 2006 silam.

Selain itu, KPK juga diminta mengusut kasus dugaan korupsi penunjukan langsung konsultan restrukturisasi di PT Garuda Indonesia senilai Rp800 miliar.

Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Tommy Tampatty mengungkapkan, pihaknya memiliki data dan telah memberikan 600 halaman ke KPK terkait bukti-bukti transaksi yang patut diduga telah terjadi praktik korupsi.

“Kami mendukung penuh kepada KPK agar secepatnya melakukan pengusutan atas indikasi tindak pidana tersebut. Selain itu, kami pun berharap KPK juga dapat menindaklanjuti laporan yang pernah kami laporkan ke KPK,” kata Tomy dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/11/2021).

Adapun surat dukungan tersebut bernomor SKGA-6/266/XI/2021, tertanggal 9 November 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPK Perihal Dukungan Pengusutan. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Dwi Yulianta Dan Sekretaris Jenderal Anna Rosliana Rachmat.

“Pengadaan pesawat itu memang mulai dari 2006, ini dokumennya. Saya kira bisa ditelusuri siapa dirut dan komisaris pada saat itu,” ucap Tomy.

Tomy mengaku, pihaknya sudah sering melapor ke KPK soal dugaan penggelembungan pembelian pesawat itu. Namun, laporannya tak pernah ditindaklanjuti oleh KPK.

“Bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi mark up. Maka dari itu kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada,” tuturnya.

Tomy menyebut, salah satu bukti yang pernah dilaporkan olehnya terkait penunjukkan konsultan untuk pengadaan pesawat secara langsung.

“Selain indikasi dalam pengadaan pesawat, sebagaimana disampaikan komisaris Garuda bahwa ada penunjukkan konsultan secara langsung nilainya Rp800 miliar. Kami harap KPK juga melakukan pengusutan,” tutup Tomy.

Diberitakan sebelumnya, maskapai milik negara itu, kembali mendapat sorotan terkait adanya dugaan korupsi pasca KPK mempidanakan mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar dkk dalam kasus pengadaan pesawat beberapa waktu lalu.

Pengadaan pesawat tersebut, melibatkan pabrikan Airbus SAS Prancis, Roll Royce Inggris, ATR Prancis Italia, dan bombardir Canada.

Kini, Garuda diterpa isu kasus dugaan markup harga sewa pesawat yang diduga terlalu mahal, yakni dua kali lipat dari harga pasar, diantaranya harga sewa Boeing 777 di Garuda Indonesia mencapai 1,4 juta dolar AS per bulan, padahal harga sewa di pasaran hanya berkisar 750 ribu dolar AS per bulannya.

Menanggapi hal itu, juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya siap menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia.

“Pada prinsipnya KPK mengapresiasi setiap pihak yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, salah satunya melalui penyampaian aduan jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Ali Fikri.

Menurutnya, bagi pihak-pihak yang benar-benar mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Garuda Indonesia, dipersilakan melaporkan ke saluran resmi Pengaduan Masyarakat KPK.

Ali mengaku hingga sore tadi, belum ada laporan dari Sekarga yang masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Maka itu, ia berharap Sekarga segera mengirimkan laporan dugaan korupsi sehingga bisa segera ditindaklanjuti KPK.

“Karena kami cek per sore ini, belum ada laporan yang disampaikan oleh Sekarg kepada KPK melalui persuratan maupun pengaduan masyarakat,” ujarnya.

Ali menjelaskan, tahapan pengaduan masyarakat bila sudah masuk ke Dumas KPK. Menurutnya, KPK bakal langsung merespons dengan memverifikasi dan menelaah data dari info awal yang disampaikan pelapor.

Lebih lanjut, KPK memastikan akan memberikan perkembangan atas laporan tersebut. Setelah dilakukan verifikasi, Lembaga antirasuah akan mengkonfirmasi apakah aduan itu masuk dalam katagori dugaan tipikor serta dalam lingkup kewenangaan dan tugas KPK.

“Konfirmasi detail tersebut kami sampaikan hanya kepada pihak pelapor sebagai upaya untuk melindungi identitas pelapor itu sendiri,” ucap Ali.

Maka itu, KPK berharap pelapor dapat memberikan data yang valid dan lengkap. Selain itu, kata dia, pelapor juga diminta kooperatif bila KPK meminta tambahan bukti dari laporan awal yang diterima.

KPK harap data dan Informasi yang disampaikan pelapor valid dan lengkap.

Pelapor juga bersedia dan kooperatif jika nanti diperlukan untuk dimintai tambahan data dan Informasi guna melengkapi keterangan awal yang dibutuhkan.

“Guna melengkapi keterangan awal yang dibutuhkan,” pungkas Ali.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri