DPD RI: Pembahasan RUU Ibukota Negara Jangan Tergesa-Gesa

DPD RI: Pembahasan RUU Ibukota Negara Jangan Tergesa-GesaWakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga saat memimpin Rapat Pleno membahas Naskah Akademik dan Rancangan Undang–Undang (RUU) Ibu Kota Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021)

KEADILAN – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Pusat Kajian dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menggelar Rapat Pleno membahas Naskah Akademik dan Rancangan Undang–Undang (RUU) Ibu Kota Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021)

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga mengatakan hasil kajian dari Puskadaran Setjen DPD RI menunjukan bahwa semua pihak yaitu Pemerintah dan DPR RI sebaiknya jangan tergesa–gesa dan tidak terburu–buru mengesahkan RUU IKN menjadi Undang-Undang (UU) pada tahun 2021 ini.

“Pemerintah memang sudah resmi mengirimkan surat presiden (Surpres) RUU Pemindahan IKN di pada akhir September lalu, tetapi kami ingatkan agar DPR tidak tergesa–gesa dan jangan terburu–buru memaksakan tahun ini harus selesai. Saya juga meminta pembahasan RUU IKN ini harus tripartit, bersama DPD,” tegas Fernando.

Senator dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini mengungkapkan berbagai alasannya. Pertama, DPR dan Pemerintah harus mendengar masukan dan sikap politik DPD RI soal RUU IKN ini. Menurutnya, pimpinan DPD RI harus segera bersikap dan memberikan catatan terhadap RUU IKN ini.

Kedua, lanjut anggota Badan Sosialisasi MPR ini, RUU IKN ini sepertinya disusun dengan terburu–buru juga. “Kami tadi menyoroti soal Badan Otorita yang di RUU IKN disebutkan pemerintahan khusus akan diselenggarakan oleh Badan Otorita di Ibu Kota baru. Kami meminta soal Badan Otorita diperjelas kembali kewenangannya di RUU IKN, terutama soal pengalihan hak atas tanah yang menjadi kewenangan Badan Otorita,” ujarnya.

Ketiga, RUU IKN Sejatinya harus menyelesaikan semua hal tentang IKN tanpa harus mendelegasikan lagi ke Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden.

Editor      : Penerus Bonar
Reporter : Odorikus Holang