Mahfud MD: Negara Lindungi Semua Pemeluk Agama

Mahfud MD: Negara Lindungi Semua Pemeluk AgamaMahfud MD saat hadir dalam Ijtima' Ulama, Komisi Fatwa MUI se-Indonesia di Jakarta, Selasa (9/11/2021).

KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, negara tidak memberlakukan hukum agama tertentu dalam negara Pancasila sebagai negara kebangsaan yang berketuhanan. Negara kata Mahfud, melindungi semua pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

Menurut Mahfud, negara Pancasila yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah _“mietsaqon ghaliedza”_ atau modus vivendi yang oleh NU sering disebut sebagai _Dar al Mietsaq_ dan oleh Muhammadiyah disebut _Dar al Ahdi wa al Syahadah,_ ada juga yang menyebut sebagai _Dar al Hikmah._

“Dalam istilah yang lebih akademis konsep _Dar al Mietsaq_ atau _Dar al Ahdi_ sering disebut sebagai _Religious Nation State,_ negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler,” ujar Mahfud dalam Ijtima’ Ulama, Komisi Fatwa MUI se-Indonesia di Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Mahfud menjelaskan syariah islam dalam konteks NKRI dalam arti luas mencakup semua jalan atau ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah mahdhah dan muamalah.

“Sedangkan syariah dalam arti khusus sering dikaitkan dengan hukum yang lebih spesifik, yakni dikaitkan dengan fiqh. Syariah dalam arti spesifik ini melahirkan aturan-aturan tentang ibadah baik _mahdhah_ maupun _ghairu mahdhah_ sehingga lahir kajian-kajian tentang fiqh ibadah (ritual) dan fiqh sosial yang banyak cabang-cabang nya seperti Jinayah, Syakhsiyah, Siyasah, Mi’sa, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Menurut Mahfud, syari’ah dalam arti luas dapat dilaksanakan oleh pemeluk Islam dengan perlindungan negara, sedangkan syariah dalam arti khusus seperti hukum Fiqih Muamalah bergantung pada bidang hukumnya.

“Untuk hukum publik seperti tata negara, administrasi negara, lingkungan hidup, dan lain-lain berlaku unifikasi atau berlaku yang sama untuk seluruh rakyat. Disini bertemu _Kalimatun Sawa_,” ujarnya.

Untuk hukum privat, lanjut Mahfud, baik ritual maupun sosial bisa berlaku hukum masing-masing berdasar pilihan dan keyakinannya sendiri dan negara melindungi.

“Jika disepakati secara legislasi yang privat pun bisa hukum nasional. Misalnya tentang perkawinan, tentang Wakaf, tentang pengelolaan zakat, tentang jaminan produksi halal, tentang peradilan agama dan tentang kompilasi hukum Islam,” pungkasnya.

Editor      : Penerus Bonar
Reporter : Odorikus Holang