Polri Siapkan Payung Hukum Pengangkatan Pegawai Eks KPK

Polri Siapkan Payung Hukum Pengangkatan Pegawai Eks KPKKaro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono. Foto: Dok. Humas Polri

KEADILAN- Keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadikan 57 eks pegawai KPK sebagai pegawai di Polri tampaknya akan menjadi kenyataan. Saat ini Polri sedang mempersiapkan payung hukum terkait perekrutan mereka.

“Sedang dibuatkan payung hukum terhadap pelaksanaan rekrutmen. Semua dipersiapkan sehingga ketika dilakukan rekrutmen dapat dijaga legalitasnya,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Rabu, (10/11/2021).

Payung hukum yang dimaksud, ucap Rusdi, berkaitan dengan aturan perekrutan. Dalam penggodokan dasar hukum ini, Polri bekerja sama dengan kementerian terkait.

Meski demikian, Rusdi mengakui proses persiapan payung hukum ini membutuhkan waktu cukup lama.

“Semua hal terkait ketentuan rekrutmen harus dipersiapkan secara matang. Ini yang perlu disiapkan secara matang mudah-mudahan bisa diselesaikan baik Polri, BKN, dan Kemenpan RB. Kita tunggu saja,” papar Rusdi.

Seperti diketahui, 57 pegawai dinyatakan tak bisa lagi bekerja di KPK karena mereka tak bisa menjadi ASN sesuai mandat UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 per akhir September lalu.

Para pegawai tersebut di antaranya penyidik senior KPK Novel Baswedan dan Ambarita Damanik, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, penyelidik KPK Harun Al-Rasyid, serta puluhan nama lainnya.

KPK beralasan mereka tidak bisa menjadi ASN bukan karena aturan perundangan seperti Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 melainkan disebabkan oleh hasilhasil asesmen mereka.

Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit ingin merekrut puluhan pegawai KPK yang tak lolos TWK untuk jadi ASN Polri.

Keinginan ini disampaikan lewat surat kepada Presiden Jokowi dan disetujui.

Sigit beralasan ingin merekrut eks pegawai KPK karena Polri membutuhkan SDM untuk memperkuat lini penindakan kasus korupsi.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Darman Tanjung