Gugatan AD/ART Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak, Pakar Hukum Bilang Begini

Gugatan AD/ART Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak, Pakar Hukum Bilang BeginiKetua Umum Demokrat AHY dan Ibas Baskoro saat di Gedung KPU. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Gugatan Partai Demokrat kubu Moeldoko terhadap AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 kandas. Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa keberatan dari pihak Moeldoko yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra tidak dapat terima.

Pakar Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon Prof Sugianto, menilai dengan penolakan judicial review di MA, Demokrat kubu Moeldoko tidak bisa lagi melakukan upaya hukum melalui Peninjauan Kembali (PK).

“Karena sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), artinya sudah selesai. Demokrat dari kubu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sudah sesuai dengan undang-undang,” kata Sugianto saat dihubungi keadilan.id Rabu (10/11/2021).

Menurutnya, AD/ART adalah sebuah payung hukum dan aturan yang tertinggi di tubuh kepartaian. Selain itu, AD/ART juga merupakan hak organisasi partai.

Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu berpandangan, wajar saja MA menolak judicial review Demokrat kubu Moeldoko. Sebab, hal itu bukanlah sebuah Peraturan Menteri Hukum dan HAM, melainkan sebuah bentuk keputusan Menteri terkait AD/ART partai.

Memang berdasarkan hukum, AD/ART disahkan dan diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Harusnya, yang di judicial review adalah peraturan Menteri Hukum dan HAM, bukan bentuk AD/ART-nya. Harus dibedakan antara peraturan dengan keputusan (menteri),” tandas Sugianto.

Diketahui, MA menolak gugatan judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang gugat oleh para kader kubu KLB Deli Serdang.

“Menyatakan permohonan keberatan HUM dari para pemohon tidak dapat diterima,” demikian dikutip dari penjelasan resmi MA, Selasa (10/11/2021).

Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh Hakim Agung Supandi, menyatakan bahwa MA tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan tersebut.

Menurut MA, AD/ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP, yang menekankan pada dua aspek.

Pertama, AD/ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal Parpol yang bersangkutan. Selain itu, Parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau Pemerintah atas perintah UU.

Kedua, tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan Parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Adapun pokok perkara gugatan dengan nomor perkara No. 39 P/HUM/2021 berisi para penggugat mendalilkan bahwa AD/ART Parpol termasuk peraturan perundang-undangan, karena AD/ART Parpol merupakan peraturan yang diperintahkan oleh UU 2/2008 jo. UU 2/2011 (UU Parpol) dan dibentuk oleh Parpol sebagai badan hukum publik.

Pembentukan AD/ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh Termohon, sehingga proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Sementara, objek permohonan baik dari segi formil maupun materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU 2/2008 jo. UU 2/2011 (UU Parpol), UU 12/2011 jo. UU 15/2019 (UU PPP), dan Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015.

Menanggapi putusan MA, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyambut baik putusan MA yang tidak menerima permohonan uji formil dan materi atas AD/ART partainya.

“Alhamdulillah kami sangat menyambut gembira keputusan ini. Keputusan yang sebenarnya telah kami perkirakan sejak awal,” kata Agus dalam konferensi pers, Rabu (10/11/2021).

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri