RJ Lino Dituntut 6 Tahun Penjara

RJ Lino Dituntut 6 Tahun PenjaraEks Dirut PT Pelindo II RJ Lino saat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Jaksa Penuntut Umum KPK, akhirnya menuntut hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan kepada mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino.

“Menuntut agar majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Richard Joost Lino, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi atau menyalahgunakan kewenangannya dan mengakibatkan kerugian negara,” kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Tuntutan dibacakan bergantian oleh Tim JPU dalam sidang yang dipimpin hakim Rosmina tersebut.

Jaksa menyebut, RJ Lino telah menguntungkan diri atau korporasi, yakni Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co Ltd. (HDHM) China, dalam pengadaan tiga unit QCC.

Jaksa menilai, RJ Lino telah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan tetap memerintahkan atau melakukan intervensi pada pengadaan berikut pemeliharaan tiga unit quayside container crane (QCC) di Pelindo II kepada perusahaan China HDHM tahun 2009-2011.

Perbuatan RJ Lino, kata jaksa, telah mengakibatkan PT Pelindo II harus membayar 13,5 juta dolar AS kepada HDHM. Perbuatan itu kemudian mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar 1.997.740,23 dolar AS.

“Bahwa analisis di atas, penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti merugikan perekonomian negara,” ujar jaksa KPK Gina Saraswati.

Jaksa menjelaskan, RJ Lino telah memerintahkan perubahan surat direksi, tentang kebutuhan pokok dan tata cara pengadaan barang dan melakukan penunjukan HDHM, padahal menurut AD/ART Pelindo II mengatur setiap keputusan direksi harus sesuai rapat direksi.

“Bahwa perubahan tersebut dimaksudkan agar PT Pelindo II bisa melakukan penunjukan langsung dari perusahaan luar negeri. Hal itu tidak sesuai dengan aturan BUMN,” ujar jaksa.

Meskipun RJ Lino tidak menerima keuntungan secara langsung, sambung jaksa, namun terdakwa terbukti menguntungkan pihak HDHM terkait pengadaan tiga unit QCC.

Menanggapi tuntutan jaksa, RJ Lino sendiri mengajukan nota pembelaan (pledoi). Tim pengacaranya akan mengajukan pembelaan pada sidang pekan berikutnya.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri