Eks Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Penjara

Eks Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun PenjaraMantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Foto: dok Humas Pemprov Sulsel.

KEADILAN- Eks Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dituntut enam tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Nurdin dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp13 miliar terkait proyek di wilayahnya.

“Menyatakan terdakwa M. Nurdin Abdullah telah terbukti secara sah dan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan kedua,” kata jaksa KPK Zainal Abidin di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (15/11/2021).

Selain itu, jaksa juga menuntut Nurdin membayar uang pengganti sebesar Rp3 miliar dan 350 dolar Singapura dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama satu tahun,” terang jaksa.

Selain hukuman badan, Nurdin juga dituntut pencabutan hak politik selama lima tahun.

Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan Nurdin sebagai seorang penyelenggara negara yakni sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang telah bertentangan dengan spirit bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

“Perbuatan terdakwa telah mencederai harapan dan kepercayaan masyarakat, apalagi terdakwa pernah meraih penghargaan sebagai Bung Hatta Anticorruption Award, yang semestinya mampu memberikan inspirasi untuk nempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Sedangkan hal yang meringankan,
Nurdin belum pernah dihukum, dan bersikap sopan selama persidangan serta mempunyai tanggungan keluarga.

Perbuatan Nurdin dinilai melanggar Pasal 12 huruf A UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri