Perkara Suap Pajak, Begini Pengakuan Komisaris Panin Investment

Perkara Suap Pajak, Begini Pengakuan Komisaris Panin InvestmentKomisaris PT Panin Investment menjadi saksi perkara suap pajak. Foto: Keadilan/AG

KEADILAN- Komisaris PT Panin Investment sekaligus mantan Kepala Bagian Pajak dan Keuangan Bank Panin tahun 1995, Veronika Lindawati menyebutkan, ia diminta bantuan untuk mengurus pajak PT Bank Panin oleh teman lamanya  Chief Financial Officer Bank Panin, Marlina.

Hal itu disampaikan Veronika saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi penerimaan suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan terdakwa Angin Prayitno dan Dadan Ramdani.

“Karena saya ketemu Bu Marlina. Saya kenal Bu Marlina sudah lama dan saya diminta bantu,” kata Veronika dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Dia menceritakan, pada 2018 pernah berkunjung ke PT Bank Panin karena ada keperluan. Saat itu, dia ketemu dengan teman lamanya Marlina yang menceritakan tentang permasalahan pajak PT Bank Panin yang cukup ribet usai diperiksa DJP Pusat.

“Kata Bu Marlina, ya udah apa kamu bisa bantu? Karena sebelumnya saya kerja di Bank Panin tahun 1995 sebagai Kepala Bagian Pajak dan Keuangan,” ungkapnya.

Atas pengalamannya itu, Veronika pun mengerti mengenai perhitungan jumlah pajak untuk pembayaran nilai pajak perusahaan. Sehingga ia mengetahui letak permasalahan pajaknya

“Saya tanya ke Bu Marlina, siapa saja timnya? Terus dia sent berdasarkan surat tugasnya, ada Pak Wawan, ada Alfred, Yulmanizar dan Febri,” jelas Veronika meniru ucapan Marlina.

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). setiap perusahaan keuangan dan bank harus menyampaikan laporan per semester ke publik. Sehingga harus ada tutup buku atau closing untuk mengetahui angka pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, Veronika pergi ke kantor pajak pusat untuk bertemu dengan empat orang pemeriksa pajak yang menangani pajak PT Bank Panin.

Namun, pada saat datang ke kantor pajak, ia ditolak dengan alasan tidak mempunyai surat kuasa dari Bank Panin. Menurutnya, surat kuasa itu harus dikeluarkan dari Direktur Keuangan PT Bank Panin, Hidayat untuk bulan Juli.

“Tapi pas saya datang, saya diminta surat kuasa oleh pegawai DJP bernama Yulmanizar,” cetusnya.

“Surat kuasa untuk membantu meminta menanyakan kepada tim pemeriksa, minta legalitas, validitas data pajak sama rasionalitas hitungannya mana?” sambungnya.

“Berapa pajak yang harus dibayar panin?” tanya hakim Ketua Fahzal Hendri.

Awalnya, Veronika mengaku bahwa Tim Pemeriksa Pajak hanya memberikan hasil keseluruhan nominal pajak tapi tidak secara rinci.

“Setelah saya pulang dari luar negeri pada Agustus dapat surat SKP itu sekitar Rp300 miliar,” terangnya.

Dalam surat dakwaan dijelaskan, Angin Prayitno Aji didakwa bersama-sama terdakwa Dadan Ramdani telah melakukan beberapa perbuatan yang dianggap beberapa kejahatan.

“Menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang keseluruhannya sebesar Rp15 miliar dan 4 juta dolar Singapura dari Aulia Imran Maghribi dan Ryan Ahmad Ronas selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, dari Veronika Lindawati selaku kuasa PT Bank Pan Indonesia Tbk, dari Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT JHONLIN Baratama,” ucap Wawan dalam persidangan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/9/2021).

Jaksa menilai, penerimaan uang terkait pemeriksaan pajak PT Bank Panin bermula, saat Wawan Ridwan dan Tim pemeriksa membuat analisis risiko untuk tahun pajak 2016 dengan maksud mencari potensi pajak dari wajib pajak sekaligus mencari keuntungan pribadi.

Jaksa menjelaskan, setelah Tim Pemeriksa menerima data itu, Febrian bersama Yulmanizar melakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil temuan sementara berupa kurang bayar pajak sebesar Rp926.263.445.392.

Di sini jaksa mengaitkan keterlibatan Mu’min Ali Gunawan dengan Veronika Lindawati. Menurutnya, Bank Panin menugaskan Veronika untuk menegosiasi penurunan kewajiban pajak Bank Panin sebagai orang kepercayaan dari Mu’min Ali Gunawan selaku pemilik PT Bank Panin.

Atas perbuatan para terdakwa tersebut, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia dan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri