Hakim Ultimatum Saksi Karena Berbelit-belit

Hakim Ultimatum Saksi Karena Berbelit-belitEks Komisaris PT Panin Investment Veronika Lindawati menjadi saksi di persidangan suap pajak. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Kepala Biro Administrasi Keuangan Bank Panin, Marlina Gunawan diancam bakal jadi tersangka bila terus berkelit soal pengurusan pajak perusahaan tahun 2016.

Ancaman itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri karena Marlina dianggap berbelit-belit dalam menjelaskan maksud dirinya mengutus mantan Komisaris PT Panin Investment Tbk, Veronika Lindawati sebagai kuasa Bank Panin ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

“Kalau seumpama dia ngeles terus, ada bukti lain, dia juga (bisa) ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Fahzal di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/11/2021).

Dalam persidangan ini, Marlina dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebagai saksi untuk terdakwa pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani.

Marlina menjelaskan, dirinya memberi surat kuasa kepada Veronika untuk membuka komunikasi dengan pihak DJP, lantaran klarifikasi atas penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Bank Panin senilai Rp926 miliar tidak pernah digubris.

Marlina menyebutkan, meski bukan pegawai perusahaan, Veronika dianggap punya kemampuan dan pengalaman dalam mengurus pajak. Oleh karena itu, dia memberikan surat kuasa kepada Veronika dan ditandatangani oleh Ahmad Hidayat, selaku mantan Direktur Administrasi dan Keuangan Bank Panin.

“Kalau cuma komunikasi, pergi saja ke kantor Dirjen Pajak, kan kantor publik. Kenapa enggak saudara saja yang ke situ? Kenapa beri kuasa kepada Veronika. Apa tujuannya?” cecar hakim Fahzal.

Lagi-lagi Marlina menjawab bahwa komunikasi sudah dilakukan tim pajak perusahaan. Baik itu lewat telepon maupun email. Namun, tidak ada yang ditanggapi.

Bahkan, tim pajak perusahaan juga sudah memberikan data secara langsung ke Kantor DJP. Tapi lama ditunggu, tidak ada jawaban atas klarifikasi yang diberikan Bank Panin.

“Masa buka komunikasi saja harus beri kuasa. Pertanyaan jaksa itu intinya (apakah untuk) menurunkan pajak?” cecar Fahzal.

Atas pertanyaan itu, Marlina membantahnya. Dia tetap pada keterangannya, bahwa Veronika hanya diminta bantuan untuk membuka komunikasi antara Bank Panin dengan DJP.

Sementara itu, Ahmad Hidayat yang turut diperiksa sebagai saksi menjelaskan bahwa perwakilan Veronika merupakan permintaan Marlina Gunawan.

Menurutnya, Marlina mengatakan bahwa Veronika selaku orang kepercayaan Bos Bank Panin Mu’min Ali Gunawan, memiliki banyak relasi di Ditjen Pajak. Terlebih, Veronika pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Pajak dan Keuangan PT Bank Panin pada 1995.

“Bu Marlina (menyampaikan) agar supaya Ibu Veronika itu kan banyak kenalannya, makanya diusulkan supaya Ibu Veronika untuk mengurus perpajakan Panin,” ujar Hidayat.

Ahmad pun mengaku, telah melaporkan surat kuasa Veronika yang ia tandatangani kepada jajaran direksi Bank Panin. Kemudian, dia pun mengetahui bahwa setelah Veronika ditunjuk mengurusi pajak Bank Panin, nilai SPHP perusahaan turun dari sekitar Rp926 miliar menjadi Rp303 miliar.

“Apakah atas pengurusan dari Veronika itu, sehingga pajaknya (Bank Panin) turun jadi Rp300 miliar? Apa itu sebabnya?,” tanya Hakim Fahzal kepada Ahmad.

“Iya,” kata Ahmad.

Dalam surat dakwaan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani menerima suap sebesar Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan pihak Bank Panin. Suap itu diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak sebesar Rp926.263.445.392.

Veronika Lindawati hanya menyerahkan uang kepada Angin Prayitno Aji melalui anak buah Angin, Wawan Ridwan sebesar 500 ribu dolar Singapura atau setara Rp 5 miliar.

Dalam perkaranya, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp15 miliar dan 4 juta dolar Singapura. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat pajak itu senilai Rp57 miliar.

 

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri