Saksi Akui Bos Panin Tahu Soal Nilai Wajib Pajak 

Saksi Akui Bos Panin Tahu Soal Nilai Wajib Pajak Presiden Direktur PT Bank Panin Herwidayatmo saat menjadi saksi suap pajak. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Presiden Direktur PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Herwidayatmo, mengakui pemilik Bank Panin Mu’min Ali Gunawan mengetahui persoalan nilai wajib pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Hal tersebut diakui Herwidayatmo saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara suap pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Awalnya, tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK menelisik keterlibatan Mu’min Ali Gunawan dalam pengurusan perpajakan Bank Panin.

Dalam kesaksiannya, Herwidayatmo mengaku selalu melaporkan perihal keuangan kepada Mu’min Ali, termasuk juga nilai wajib Bank Panin.

“Ada aturan mekanisme pengeluaran biaya,” ujar Herwidayatmo.

Herwidayatmo pun tak menampik pihak Direksi Bank Panin melaporkan nilai wajib pajak sebesar Rp926.263.445.392 pada 2016 kepada Mu’min Ali Gunawan. Dia mengaku, nilai kewajiban pajak itu dilaporkan ke Mu’min sebagai pemegang saham Bank Panin.

“Tugas kami di direksi setelah di Direktur Keuangan pasti sampaikan laporan keuangan kita. Iya (dilaporkan ke Mu’min Ali Gunawan) bahwa kita punya kewajiban sekian itu ada penjelasannya,” kata Herwidayatmo.

Herwidayatmo mengaku, sejak 1 September 2014 hingga saat ini dirinya masih menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bank Panin.

Dia pun mengetahui ada pemeriksaan pajak Bank Panin pada 2016. Namun, bawahannya yakni Chief Financial Officer Marlina Gunawan dan Direktur Keuangan Bank Panin periode 2014-2020 Ahmad Hidayat baru menyampaikan laporan pemeriksaan pajak pada 2017.

Terkait urusan pajak, ia tidak mengetahui ada surat kuasa kepada orang lain yang dilakukan oleh bawahannya kepada Komisaris PT Panin Investment Veronika Lindawati.

Padahal Veronika bukanlah sebagai pegawai Bank Panin, melainkan salah satu eksekutif di Grup Panin. Menurutnya hal itu sudah menyalahi aturan perusahaan.

“Saya baru tahu (surat kuasa) setelah ada peristiwa pemeriksaan ini,” ungkap Herwidayatmo.

“Apakah setahu saudara di managemen Bank Pan Indonesia tidak ada orang yang kompeten untuk mengurusi pajak?” tanya jaksa.

“Setahu saya komunkasinya saat itu mungkin terputus dengan Ditjen Pajak,” jawab Herwidayatmo.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa dua mantan pejabat pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menerima suap sebesar Rp15 miliar dan 4 juta Dolar Singapura atau sekitar Rp42 miliar. Suap total Rp57 miliar itu salah satunya dari kuasa wajib pajak Bank Pan Indonesia (Bank Panin), Veronika Lindawati. Veronika disebut menyuap Angin Rp 5 miliar dari komitmen fee Rp25 miliar.

Uang itu diduga suap terkait pengurusan rekayasa nilai pajak Bank Panin. Dalam dakwaannya, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani disebut menerima uang Rp 5 miliar karena telah merekayasa kewajiban bayar pajak Bank Panin dari sebesar Rp926.263.445.392, menjadi Rp 303.615.632.843.

Dalam dakwaan disebutkan, Veronika Lindawati merupakan orang kepercayaan Mu’min Ali Gunawan yang tak lain adalah pemilik Bank tersebut. Veronika ditugaskan oleh Mu’min Ali untuk menegosiasikan nilai kekurangan pajak PT Bank Panin.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri