Jaksa Eksekusi Jenderal Napoleon

Jaksa Eksekusi Jenderal NapoleonKepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak

KEADILAN – Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan Eksekusi Pidana Badan terhadap Terpidana Irjen Pol. Napoleon Bonaparte, Selasa (16/11). Jenderal aktif yang sebelumnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Bareskrim Polri kini telah dimasukan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya menyebutkan eksekusi yang dilakukan jaksa eksekutor berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Prin- 1128/M.1.14/Fu.1/11/2021 tanggal 15 November 2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (PIDSUS-38) pada Selasa tanggal 16 November 2021.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 4356 K/Pid.Sus/2021 tanggal 03 November 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 08 Juli 2021 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2021. “dengan demikian telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrachtvan Gewisjde),” sebutnya.

Dijelakan Leonard, dalam pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana Irjen Pol Napoleon Bonaparte tersebut, sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. “Hasilnya negatif Covid-19,” tegasnya.

Seperti diketahui, putusan Kasasi Mahkamah Agung telah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana amar putusannya menyatakan terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun hukumannya pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.

Editor      : Syamsul Mahmuddin
Reporter : Chairul Zein