Mantan Menteri Pertanian Mangkir Dari Panggilan KPK

Mantan Menteri Pertanian Mangkir Dari Panggilan KPKEks Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Foto: ANTARA

KEADILAN- Mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mangkir alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Panggilan itu, terkait pemeriksaan Amran sebagai saksi kasus dugaan suap soal pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014.

Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding mengatakan, penyidik mendapatkan informasi dari Amran Sulaiman bahwa yang bersangkutan tidak bisa datang memenuhi panggilan hari ini. Menurutnya, KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Andi Amran Sulaiman.

“Terkait pemeriksaan terhadap satu orang saksi yaitu atas nama Amran Sulaiman (Direktur PT Tiran Indonesia), pemeriksaannya dijadwalkan ulang sesuai dengan konfirmasi yang telah disampaikan yang bersangkutan kepada tim penyidik,” kata Ipi melalui pesan singkatnya, Rabu (17/11/2021).

Amran Sulaiman dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Tiran Indonesia. Kesaksian Amran, dibutuhkan untuk mengusut kasus dugaan korupsi pemberian izin tambang di Konawe Utara. Belum diketahui kapan KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Amran.

Sementara dua saksi lainnya yakni, Direktur PT Tambang Wisnu Mandiri Bisman, dan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara, Andi Ady Aksar Armansyah, hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolda Sulawesi Tenggara.

Penyidik mendalami keterangan kedua saksi tersebut, terkait proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Konawe Utara. Bisman dan Andi Ady Aksar Armansyah disinyalir pernah mengurus IUP untuk perusahaannya. Oleh karenanya, penyidik menelisik soal pengurusan IUP tersebut lewat keduanya.

“Kepada keduanya, tim penyidik mengkonfirmasi terkait antara lain pengalaman saksi dalam mengurus IUP di Kabupaten Konawe Utara,” tutur Ipi.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman (ASW) sebagai tersangka dugaan korupsi terkait izin tambang di wilayahnya. Aswad diduga telah merugikan negara hingga Rp2,7 triliun atas perbuatannya.

Dalam kerugian negara yang sebanding dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tersebut, Aswad diduga telah menguntungkan delapan perusahaan tambang lewat pemberian kuasa perizinan pertambangan.

Di mana, Aswad telah memuluskan surat keputusan kuasa pertambangan eksplorasi kepada delapan perusahaan itu. Dari proses tersebut, Aswad pun mendapatkan imbalan uang dugaan suap sebesar Rp13 miliar. Uang itu, diterima Aswad saat menjadi pejabat Bupati Konawe Utara 2007-2009.

Aswad diduga melakukan praktik rasuah itu saat menjabat Bupati Konawe Utara 2007-2009 dan Bupati Konawe Utara 2011-2016. Dia diduga memberikan izin pertambangan dengan melawan aturan hukum.

Aswad disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian dia juga disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri