Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Nonaktif Ajukan Praperadilan

Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Nonaktif Ajukan PraperadilanBupati Kuansing Nonaktif, Andi Putra. Foto: ANTARA

KEADILAN- PT Adimulia Agrolestari diduga menyuap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra karena tidak mau membangun kebun kemitraan atau kebun plasma. Dugaan muncul dari keterangan yang diutarakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau M. Syahrir, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi.

“Plasma itu kan karena tadinya di Kampar, karena pemekaran wilayah jadi (terbagi) dua wilayah, Kampar dan Kuansing. Maka Kuansing juga minta tanah,” jelas Syahrir.

Syahrir menjelaskan, permintaan Kuansing untuk mendapatkan kebun plasma bermula ketika Hak Guna Usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari akan habis masa berlakunya di tahun 2019.

Perusahaan tersebut, berniat mengajukan perpanjangan kepada Andi Putra hingga tahun 2024. Berdasarkan peraturan, perusahaan tersebut harus menyisihkan 20 persen dari total HGU yang diajukan untuk dijadikan kebun plasma.

Namun PT Adimulia Agrolestari diduga keberatan, lantaran sudah menyisihkan 20 persen lahan HGU sebelumnya di wilayah Kampar.

“Sehingga butuh klarifikasi dan pendapat dari Bupati Kuansing,” jelas Syahrir di pelataran Gedung Merah Putih KPK.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik juga mendalami Syahrir terkait adanya dugaan aliran dana setelah pemberian izin diterbitkan Andi Putra. Terkait dugaan itu Syahrir membantahnya, termasuk menepis adanya dugaan aliran uang dari perusahaan ke internal BPN Provinsi Riau.

“Enggak ada, enggak ada (bawahan yang terima uang),” sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan perkebunan.

Dugaan ini bermula, saat PT Adimulia Agrolestari mengajukan perpanjangan HGU sejak 2019 hingga 2024.

Ketika perusahaan diminta membangun kebun kemitraan di wilayah Kuansing, mereka menolaknya dengan dalih telah membuat kebun plasma. Meski begitu, Sudarso tetap mengajukan surat permohonan kepada Andi dan disetujui.

Kesepakatan itu, tercapai dengan adanya pemberian uang yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada September sebesar Rp500 juta dan Oktober Rp200 juta.

Atas penetapan Andi sebagai tersangka, dia tidak terima dan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan website pengadilan, permohonan praperadilan tersebut tercatat dengan nomor 114/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tertanggal 10 November 2021. Selaku termohon adalah KPK cq Pimpinan KPK.

Dalam petitumnya, Andi Putra meminta hakim menyatakan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK 32/Lid.02.00/22/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 tidak berdasarkan hukum, sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Kemudian, meminta hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dan penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi gugatan tersebut, Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya siap menghadapi praperadilan. Lantaran itu merupakan hak dari yang bersangkutan untuk mendapatkan kepastian hukum.

”Iya informasi yang kami peroleh, benar salah satu pihak terkait perkara ini, mengajukan gugatan praperadilan melalui PN Jakarta Selatan,” ujar Ali.

Lebih jelas Ali mengatakan, KPK sudah memastikan jika seluruh proses penyidikan perkara tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

”Sehingga kami optimis gugatan dimaksud akan ditolak pengadilan,” pungkas Ali.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri