DPD RI Raker dengan Menkumham, Ini yang Dibahas

DPD RI Raker dengan Menkumham, Ini yang DibahasPanitia Perancang Undang-Undang (PPUU) menggelar rapat secara virtual bersama Kemenkumham, Kamis (18/11/2021).

KEADILAN- Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) telah melakukan kajian, pemantauan dan peninjauan yang bermuara pada pengesahan sejumlah RUU inisiatif DPD RI.

Ketua PPUU DPD RI Badikenita Br Sitepu mengatakan, pihaknya telah mengesahkan lima RUU inisiatif usul DPD RI untuk masuk ke Prolegnas Prioritas tahun 2022.

“DPD RI telah mengesahkan beberapa RUU usul Prolegnas Prioritas tahun 2022 yaitu RUU Tentang Pelayanan Publik, RUU Tentang Daya Saing Daerah, RUU Tentang Bahasa Daerah, RUU Perubahan atas UU Nomor 6 tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), dan RUU Tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ucap Badikenita dalam rapat virtual bersama Menkumham di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (18/11/2021).

DPR bersama DPD RI dan Pemerintah telah melakukan Rapat Kerja membahas Evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada tanggal 15 September 2021.

Rapat tersebut menyepakati penambahan jumlah RUU, yang semula berjumlah 33 RUU ditambah 4 (empat) RUU dengan memasukan 3 RUU usulan pemerintah dan 1 RUU usulan DPR sehingga seluruhnya menjadi 37 RUU.

“Terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2021 terdapat 2 RUU dari DPD RI yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa yang mana Surpres sudah turun, DPD RI masih menginginkan agar kedua RUU tersebut dapat segera dilakukan pembahasan tripartit,” jelas Anggota DPD RI asal Sumatera Utara tersebut

Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej menjelaskan, evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 prakarsa pemerintah hingga November 2021, yang sudah ditetapkan menjadi UU yaitu UU Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Amandemen UUD memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan UU, tetapi ketika berubah bahwa titik tumpu pembuat UU ada pada kekuasaan legislatif. Kita memang harus lebih sering duduk bersama secara tripartit membahas program legislasi nasional untuk kepentingan bangsa ini,” jelasnya.

Sementara Anggota DPD RI dari NTB Achman Sukisman Azmy mempertanyakan terhambatnya RUU Daerah Kepulauan sampai sekarang. Achman menilai RUU tersebut mampu mengembangkan provinsi yang bercirikan kepulauan dan sudah diidamkan lebih dari satu dekade.

“Ironisnya provinsi daerah kepulauan masih jauh dari kata berkembang, saya merasa sepertinya UU usulan yang dari DPD untuk lebih diperhatikan dan bisa diusulkan, ini bukan tentang DPD RI tapi untuk kepentingan daerah,” pungkasnya.

Editor      : Penerus Bonar
Reporter : Penerus Bonar