Ini Peringatan Menkopolhukam Untuk Obligor dan Debutur BLBI

Ini Peringatan Menkopolhukam Untuk Obligor dan Debutur BLBIMenkopolhukam Mahfud MD saat menggelar konferensi pers terkait BLBI.

KEADILAN – Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah melalui Satgas BLBI terus mengingatkan para obligor dan debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan melunasi utang kepada negara.

Pemerintah kata Mahfud mengapresiasi sejumlah obligor dan debitur yang sudah memenuhi panggilan Satgas BLBI dan menyatakan akan melunasi utangnya. Selain itu para obligor dan debitur yang sudah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran sebagian dari kewajibannya.

Menurut Mahfud, Obligor bernama Sjamsul Nursalim dari Bank Dewa Rutji pada tanggal 11, 17, dan 18 November 2021 telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya dengan nilai sebesar 150 miliar rupiah.

“Termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Negara sebesar 10%,” ujar Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/11/2021).

Lanjut Mahfud, Satgas BLBI juga telah menerima penyerahan tanah seluas ±100 Ha yang terletak di Kab. Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara sebagai bagian pelunasan kewajiban dari debitur PT Lucky Star Navigation Corp.

Untuk itu Satgas BLBI kata Mahfud akan terus melakukan upaya untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dan memastikan aset BLBI dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah.

Mahfud menambahkan, pihaknya berencana melakukan penyitaan barang jaminan dan aset obligor yang terletak di berbagai daerah dan melakukan penjualan secara lelang atas aset properti yang telah dikuasai secara fisik oleh Satgas BLBI yang berlokasi di Blok B Taman Buah Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang dengan total luas 37.779 m2.

“Satgas BLBI telah melakukan somasi kepada obligor Kaharudin Ongko dan Agus Anwar agar segera memenuhi kewajibannya. Apabila tidak diindahkan, maka Satgas BLBI akan menempuh langkah hukum untuk memastikan hak negara dipenuhi oleh obligor yang bersangkutan,” tegasnya.

“Satgas BLBI akan melakukan upaya hukum pidana apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh obligor/debitur yang terkait dengan aset jaminan,” tambahnya.

Editor      : Penerus Bonar
Reporter : Odorikus Holang