Berpotensi Melanggar Hukum, KontraS Tolak Revisi UU Kejaksaan

Berpotensi Melanggar Hukum, KontraS Tolak Revisi UU KejaksaanLogo KontraS

KEADILAN – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak revisi Undang-Undang Kejaksaan yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI. Hal yang menjadi sorotan terkait ditambahnya tugas dan wewenang Kejaksaan untuk terlibat aktif dalam rekonsiliasi pelanggaran HAM berat.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Tioria Pretty Stephanie mengungkapkan penambahan tugas dan wewenang itu bertentangan dengan hukum acara pengadilan HAM berat yang sudah diatur dalam UU 26/2000. Disitu disebutkan Jaksa Agung bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara pelanggaran HAM berat.

“Dan UU 26/2000 juga sudah menyebutkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan HAM itu dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi tidak ada di UU itu menyebutkan bahwa rekonsiliasi dikerjakan secara aktif oleh kejaksaan agung,” ujarnya, Senin (22/11).

Disebutkan Tioria, dengan adanya penambahan tugas dan kewenangan tersebut justru menunjukkan ada kontradiksi.
“Ini akan memunculkan kompromi politik dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat,” lanjutnya.

Selain itu, kewenangan yang diberikan dalam revisi UU Kejaksaan ini, juga jelas bertentangan dengan 28I ayat (4) UUD untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM.

Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007 telah cukup jelas, bahwa yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik.

“Kejaksaan seharusnya menjadi pelaksana asas pengharapan yang diberikan oleh negara kepada korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pengharapan itu ada dalam UU 39/1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM,” pungkasnya.

Editor      : Syamsul Mahmuddin
Reporter : Chairul Zein