Idrus Marham Ajukan PK

Idrus Marham Ajukan PKIdrus Marham saat mengajukan permohonan PK di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: Keadilan/AG

KEADILAN- Mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengajukan permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman dua tahun penjara. Idrus adalah terpidana atas kasus tindak pidana korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Provinsi Riau-1.

Idrus kini tengah menjalani hukuman dua tahun penjara yang membelitnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bandung, Jawa Barat. Dia pun mendatangi langsung PN Tipikor Jakarta untuk mengajukan PK.

Idrus menilai, ada kekeliruan atas vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan MA pada tingkat kasasi. Dia menyebutkan, ada kekhilafan hakim dalam menjatuhkan hukuman olehnya.

“Beberapa hari terungkap dalam putusan tingkat banding dan tingkat kasasi tidak sesuai fakta-fakta dan bertentangan,” ucap Idrus saat membacakan surat permohonan PK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Mantan politikus Golkar itu menyatakan, dalam perkara PLTU Riau-1 dan tindak pidana perkara suap yang dilakukan mantan Wakil Ketua Komisi VI Eni Maulani Saragih tidak berkaitan sama sekali dengan dirinya.

“Dan terlaksananya PLTU Riau 1 sama sekali tidak ada pengaruh dari pemohon PK (Idrus Marham),” ujarnya.

Menurutnya, hal itu berdasarkan atas perintah penandatanganan kontrak induk proyek PLTU Riau 1 antara Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan pengusaha Budisutrisno Kotjo pada 2017.

Idrus menilai, dirinya hanya menjalankan perintah sesuai amanah Peraturan Presiden No. 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 14/2017.

“Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan nomor perkara dalam putusan Sofyan Basir tersebut,” tuturnya.

Idrus menjelaskan, dalam perkara pidana suap yang dilakukan Eni Maulani Saragih tidak berkaitan dengannya. Hal itu, kata dia, sebagaimana pertimbangan putusan perkara mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir dan dinyatakan oleh Eni Saragih.

“Serta (perkara) Johannes Budisutrisno Kotjo di dalam fakta persidangan dan diperkuat dengan pernyataan yang dituangkan secara notaris oleh Eni Maulani Saragih,” terangnya.

“Dalam rangka untuk menerapkan rasa keadilan itulah, maka kami mengajukan PK ini dengan harapan MA dapat memberikan putusan sesuai fakta kebenaran, fakta persidangan, dan bukti pertanggungjawaban secara hukum,” pungkas Idrus.

Seperti diketahui, sebelumnya Idrus Marham divonis tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider dua bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia dinyatakan terbukti menerima suap Rp2,25 miliar dari pengusaha Johanes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Hukuman Idrus kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi lima tahun penjara. Namun, Idrus membela diri.

Dia kemudian mengajukan kasasi ke MA. MA pun mengabulkan kasasi Idrus dan menyunat hukumannya menjadi 2 tahun penjara.

Editor      : Syamsul Mahmuddin
Reporter : Ainul Ghurri