Komjak Dukung Wacana Hukuman Mati Koruptor

Komjak Dukung Wacana Hukuman Mati KoruptorKetua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak

KEADILAN – Wacana penerapan pidana mati koruptor di Indonesia yang digaungkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dipandang Komisi Kejaksaan RI sebagai bentuk politik hukum pidana yang dijalankan institusi Kejaksaan. Dan hal tersebut merupakan pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Demikian yang disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak saat menjadi pembicara dalam kegiatan webinar nasional yang bertema “Efektivitas Penerapan Hukuman Mati terhadap Koruptor Kelas Kakap” pada Kamis (25/11).

Menurutnya, politik hukum pidana merupakan suatu kebijakan yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merespons pemikiran manusia tentang kejahatan dan mencapai tujuan sosial serta hukum tertentu di dalam masyarakat. “Melalui wacana pidana mati tidak ada lagi celah hukum yang dapat digunakan oleh para koruptor untuk menghindari tanggung jawab,” ucapnya

Ditegaskan Barita bahwa Komisi Kejaksaan selalu bersikap satu, yaitu terkait agenda pemberantasan korupsi nasional, seperti penegakan hukum terhadap tindak korupsi, mereka bersepakat tidak boleh ada gangguan berupa hal administratif dan elementer.

“Karena kalau diberikan peluang untuk hal administratif dan elementer itu, terganggulah tugas para jaksa. Sebentar-sebentar, mereka akan menghadapi pengawasan, akan ditanyakan klarifikasi yang bisa memundurkan semangat melakukan penindakan yang tegas,” jelasnya.

Selain itu, Komisi Kejaksaan juga mendukung wacana penerapan hukuman mati terhadap para koruptor kelas kakap oleh Jaksa Agung. “Dukungan tersebut muncul karena wacana itu dinilai dapat memberikan efek jera untuk memutus mata rantai korupsi sehingga tidak diulangi dan ditiru orang lain,” pungkasnya.

Editor      : Syamsul Mahmuddin
Reporter : Chairul Zein