KPK Terima 7.079 Laporan Gratifikasi

KPK Terima 7.079 Laporan GratifikasiWakil Ketua KPK Nurul Ghufron

KEADILAN – Pemahaman para penyelengara negara atas pemberian hadiah merupakan gratifikasi yang mengarah perlikau koruptif tampaknya sangat tingga. Dan ini dibarengi dengan adanya kesadaran untuk melaporkannya gratifikasi tersbut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dan terbukti, kurun waktu Januari 2015 hingga September 2021, KPK telah menerima 7.079 laporan gratifikasi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat menjadi narasimber dalam Webinar Pengendalian Gratifikasi bertajuk “Mencabut Akar Korupsi”, Selasa (30/11).

Disebutkan Ghufron dari laporan gratifikasi yang masuk sebanyak 7.709, telah ditetapkan menjadi milik negara ada 6.310. “Sementara nilainya kalau diuangkan ada Rp 171 miliar,” katanya.

Lebih lanjut Ghufron menjelaskan gratifikasi dapat menimbulkan tidak obyektifnya penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, KPK diberi tugas untuk menegakkan antigratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya di Pasal 12 A dan B.
Gratifikasi itu dianggap menjadi suap jika tidak dilaporkan selama 30 hari kerja setelah menerima gratifikasi tersebut. “Jika suap, maka kami kemudian kita tetapkan sebagai gratifikasi yang dirampas negara dan hasilnya rampasannya di setorkan kepada negara,” tegasnya.

Editor      : Syamsul Mahmuddin
Reporter : Chairul Zein