Rugikan Rp15 Miliar, KPK Periksa 2 Saksi Korupsi PTPN XI

Rugikan Rp15 Miliar, KPK Periksa 2 Saksi Korupsi PTPN XIPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri

KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan mesin giling tebu atau six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode tahun 2015-2016. Dua Petinggi PTPN Holding kini diperiksa sebagai saksi.

“Hari ini bertempat di gedung KPK Merah Putih, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka BAP (Budi Adi Prabowo),” ucap Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (30/11).

Disebutkan Fikri, yang diperiksa yakni Muhammad Cholidi Mantan Direktur SDM dan Umum PTPN XI dan Aris Toharisman EVP [Executive Vice President] PTPN Holding.

Seperti diketahui, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Selain BAP yang merupakan Direktur Produksi PTPN XI 2015-2016, ada juga Direktur PT Wahyu Daya Mandiri (WDM) Arif Hendrawan (AH).

Perkara ini diduga terjadi saat Budi yang telah mengenal baik Arif melakukan beberapa kali pertemuan ditahun 2015, di antaranya menyepakati pelaksana pemasangan mesin giling di PG Djatiroto adalah Arif walaupun proses lelang belum dimulai sama sekali.

Sebelum proses lelang dimulai, Budi dengan beberapa staf PTPN XI dan Arif melakukan studi banding ke salah satu pabrik gula di Thailand. Dalam kunjungan tersebut, diduga dibiayai oleh Arif disertai dengan adanya pemberian sejumlah uang kepada rombongan yang ikut, termasuk salah satunya Budi

Setelah studi banding, Budi memerintahkan salah satu staf PTPN XI untuk menyiapkan dan memproses pelaksanaan pelelangan dengan nantinya dimenangkan oleh PT WDM.
Dan saat proses lelang masih berlangsung, ada pemberian 1 unit mobil oleh Arif kepada Budi. Terkait proses pembayaran, diduga ada kelebihan nilai pembayaran yang diterima oleh PT WDM yang disetujui oleh Budi yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp15 miliar.

Atas perbuatan tersebut, keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Editor      : Syamsul Mahmuddin
Reporter : Chairul Zein