Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut Membayar Uang Pengganti Rp64,5 Miliar

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut Membayar Uang Pengganti Rp64,5 MiliarEks Dirut PT Asabri Sonny Widjaja. Foto: ANTARA

KEADILAN- Mantan Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Sonny Widjaja dituntut 10 tahun penjara denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

“Terdakwa Sonny Widjaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer,” ucap jaksa

Jaksa menilai, perbuatan Sonny bersama-sama dengan terdakwa lain mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22,7 triliun.

Jaksa juga meyakini bahwa Sonny telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp64,5 miliar.

Untuk itu, selain pidana penjara jaksa telah menuntut untuk membayar uang pengganti kepada Sonny sebesar Rp64,5 miliar. Selambat-lambatnya satu bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa Sonny Widjaja tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa, dan jika harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dipidana penjara selama 5 tahun.

“Perbuatan terdakwa (Sonny) terstruktur, terencana, dan masif,” tutur jaksa.

Dalam pertimbangannya, hal memberatkan, perbuatan Sonny membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun terhadap kegiatan asuransi dan pasar modal.

Hal-hal meringankan perbuatan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan bersikap sopan selama persidangan.

Atas perbuatannya, jaksa menilai Sonny Widjaja dikenai pasal 2 ayat Jo pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 5 ayat 1 ke-1 KUHP

Terdakwa secara pribadi akan mengajukan pembelaan (pledoi) termasuk pengacaranya.

Menanggapi tuntutan jaksa atas kliennya, kuasa hukum Sonny Widjaja, MT Heru Buwono, mengatakan tuntutan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada.

Menurutnya, Sonny mestinya bukan dituntut dengan tindak pidana korupsi, melainkan dengan Undang-Undang Pasar Modal.

“Di pledoi nanti, kami akan meng-counter seluruh tuntutan JPU. Kami mempunyai alasan yuridis lain bahwa klien kami ini tidak harus diproses secara pidana,” ujar Heru Buwono usai persidangan.

Heru menambahkan, investasi di PT Asabri ini adalah pasar modal. Artinya, harus diselesaikan dengan cara-cara perundang-undangan pasar modal berikut dengan sanksi-sanksinya.

“Kalau sudah bicara saham dan reksadana adalah transaksi-transaksi di pasar modal, di sini tidak ada UU Tipikor diperlakukan. Jadi kami tetap bersikukuh bahwa ini adalah permasalahan pasar modal, bukan masalah Tipikor,” tandasnya.

Dia menjelaskan, semua kegiatan yang dilakukan Sonny Widjaja sebagai Dirut PT Asabri sudah sesuai dengan secara UU Perseroan serta telah melakukan upaya-upaya penyelesaian dari masalah-masalah yang terdahulu.

Dia juga menampik adanya aliran dana kepada kliennya dari swasta, usai adanya transaksi investasi oleh Asabri.

“Di persidangan ternyata itu terbukti tidak ada aliran dana yang sampai kepada terdakwa,” tukasnya.

Di sisi lain, Heru menilai bahwa kerugian negara sebesar Rp22,7 triliun juga tidak tepat. Hal ini mengacu pada saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa BPK melakukan audit tidak sesuai dengan perundang-undangan BPK sendiri.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri