Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati 

Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat saat menjalani sidang tuntutan. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung.

Jaksa meyakini Heru terbukti bersama-sama sejumlah pihak lainnya telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana PT Asabri (Persero) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp22,7 triliun.

“Menuntut, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang. Menghukum Heru Hidayat dengan pidana mati,” ucap jaksa Ashari Syam saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin malam (6/12/2021).

Jaksa menilai, hukuman mati pantas diterima Heru Hidayat lantaran terlibat dalam tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Dalam perkara korupsi Jiwasraya, Heru dihukum penjara seumur hidup karena kerugian negara dari Jiwasraya Rp16,8 triliun.

Selain itu, uang sebesar Rp22,7 triliun telah dinikmati oleh Heru sebesar Rp12,643.400.946.226. Menurut jaksa, nilai kerugian negara dan atribusi yang telah dinikkmati Heru sangat jauh di luar nalar kemanusiaan dan menciderai rasa keadilan masyarakat.

Jaksa meyakini, Heru mendapat keuntungan tidak sah dari pengelolaan saham PT Asabri sebesar Rp12,6 triliun. Keuntungan itu, disamarkan oleh Heru dengan pembelian aset. Atas dasar itu jaksa meyakini Heru terbukti melakukan TPPU.

“Bahwa terdakwa Heru Hidayat bertujuan menyamarkan asal usul kekayaan pada investasi PT Asabri dengan cara menempatkan rekening sendiri atau pihak lain melalui nominee-nominee, dan sejumlah rekening bank perusahaan beserta anak perusahaan dan lainnya,” kata jaksa.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Heru Hidayat merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berbahaya bagi integritas bangsa. Selain itu perbuatan Heru tidak mendukung program pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Akibat perbuatan terdakwa adalah kerugian negara yang mencapai Rp12,643 triliun, sedangkan penyitaan aset-aset terdakwa hanya Rp2,434 triliun; terdakwa adalah terpidana seumur hidup perkara Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,807 triliun,” kata jaksa Budy.

Sementara, jaksa menilai untuk hal meringankan tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara mencapai belasan triliun.

“Hal yang meringankan, meski dalam persidangan ada hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa, tapi tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perbuatan terdakwa sehingga hal-hal tersebut patut dikesampingkan,” kata jaksa.

Menanggapi tuntutan itu, kuasa hukum Heru Hidayat, Kresna Hutahuruk mengatakan, tuntutan mati yang digunakan jaksa dalam Pasal 2 ayat 2 oleh kliennya dianggap berlebihan dan menyimpang.

“Sedangkan di dalam dakwaan Pak Heru, jaksa mendakwanya dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 serta Pasal 4 UU TPPU. Di mana Pasal 2 ayat 2-nya? di dakwaan tidak ada. Kok tiba-tiba tuntutan mati. Ini yang kami katakan menyimpang,” ujar Kresna usai persidangan.

Sementara terkait uang pengganti sebesar Rp12 triliun, Kresna mengatakan bahwa sepanjang persidangan tidak ada bukti-bukti aliran dana ke kliennya ataupun kepada orang-orang afiliasi Heru Hidayat.

“Jadi dari angka (uang pengganti) Rp12 triliun kami sudah tidak sepakat,” tuturnya

Kresna menjelaskan, ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi saksi ahli, pihaknya sudah membantah terhadap audit invetigasi BPK. Sebab, BPK hanya menghitung uang keluar, tidak pernah menghitung uang masuk, dan tidak pernah menghitung sisa barang yang ada.

“Saham yang masih dimiliki masih ada, unit reksadana masih ada tidak dihitung, gimana kerugiannya tidak membengkak, kalau cara menghitungnya seperti itu,” pungkas Kresna.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri