Disurati KPI, Korban Dugaan Pelecehan Kembali Tertekan

Disurati KPI, Korban Dugaan Pelecehan Kembali TertekanMuhammad Mualimin, kuasa hukum korban dugaan perundungan dan pelecehan di KPI saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 1 Desember 2021. Foto: keadilan.ct

KEADILAN – Korban dugaan pelecehan dan perundungan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali tertekan. Pegawai kontrak berinisal MS ini mendapat tiga surat dari KPI pada Kamis, 9 Desember 2021. Surat tersebut adalah surat tentang Pembuatan Lamaran Kembali Bagi Pegawai Pemerintah Non Negeri (PPNPN), surat Pakta Intergitas, dan Surat pernyataan.

Surat Pembuatan Lamaran Kembali Bagi PPNPN berisi mengenai pendataan ulang masa hubungan kerja di KPI. Dalam surat tersebut dijelaskan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh PPNPN di KPI untuk memperpanjang kontrak kerjanya.

Surat kedua, yaitu Pakta Integritas berisi pernyataan yang terdiri dari enam poin yang harus ditandatangani PPNPN untuk memperpanjangan kontrak di KPI.

Pada surat ketiga, Surat Pernyataan, ada lima poin yang harus dipenuhi. Di poin pertama tertulis bahwa PPNPN tidak boleh terikat kerja dengan di tempat lain, baik negeri maupun swasta. Dan poin ke lima tertulis PPNPN harus bersedia dituntut di muka pengadilan, serta tindakan yang diambil oleh pejabat KPI apabila pernyataanya dilanggar.

Selain di KPI, MS diketahui juga bekerja sebagai tenaga pengajar di salah satu universitas swasta. Melihat poin dalam surat pernyataan tersebut, Muhammad Mualimin selaku kuasa hukum MS mengatakan, artinya MS harus berhenti menjadi dosen apabila masih ingin tetap bekerja di KPI.

Mualimin menjelaskan bahwa selama MS bekerja di KPI, tidak ada aturan itu. “Padahal sudah 10 tahun MS bekerja dan mengabdi di KPI, belum pernah ada larangan mencari nafkah di tempat lain. Aturan baru itu sungguh aneh dan tiba-tiba,” ujar Mualimin, kamis (9/12/2021).

Dia menuturkan, selama ini MS mengajar diluar jam kerja KPI, dan tidak pernah dipermasalahkan atasan. “MS mencari nafkah dikampus adalah semata-mata mencari nafkah tambahan untuk menghidupi keluarganya. Jadwal mengajarnya pun selalu setelah pulang kerja,” tutur Mualimin.

Mualimin juga menambahkan, aturan baru ini terkesan tidak rasional dan menghambat pemulihan psikis MS. Sebagai kepala keluarga, tidak mudah bagi MS untuk meninggalkan KPI. Sementara MS juga perlu mencari uang tambahan untuk menghidupi anak dan isterinya.
Terkait ketiga surat tersebut, Kepala Sekertariat KPI Pusat Umri mengatakan dirinya enggan berkomentar. “Saya tidak berkomentar,” jawab Umri singkat saat dihubungi via telepon, Rabu (9/12/2021).

Terkait cerita MS sebelumnya yang mengatakan bahwa Umri pernah mempertemukan MS dengan terlapor tanggal 8 September 2021, dirinya juga tidak berkomentar.

Sebelumnya diberitakan, pegawai KPI berinisial MS mengaku sering menerima perundungan sejak tahun 2012. Dalam keterangan tertulisnya mengatakan pada tahun 2015, rekan kerjanya ramai-ramai memegangi kepala, tangan, kaki, dan melakukan pelecehan seksual padanya.

MS bercerita kalau dia sudah dua kali mengadukan kasus ini kepolisian, tapi tidak diteruskan. Kemudian pada awal bulan lalu MS melaporkan lima pegawai KPI, yaitu RM, FP, RT, EO dan CL ke Polres Jakarta Pusat.

MS sendiri telah selesai menjalani rangakaian pemeriksaan psikis di RS Polri pada Kamis, (14/10/2021). Pemeriksaan dinyatakan selesai setelah MS enam kali diperiksa. Hasil pemeriksaan diserahkan langsung ke Penyidik Polres Jakarta Pusat. Hasil itu akan menjadi dasar polisi untuk bertindak dan memproses laporan MS.

Sementara itu, Komnas HAM yang juga menyelidiki kasus ini mengungkapkan bahwa KPI telah gagal dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman. Komnas HAM juga memberikan rekomendasi ke KPI untuk membuat pedoman pencegahan, penanganan serta pemulihan atas tindakan perundungan, pelecehan, dan kekerasan.

Dari KPI juga mengatakan akan melakukan kajian terhadap laporan dan rekomendasi Komnas HAM, dan menunggu penyampaian dokumen resmi dari Komnas HAM atas laporan tersebut.

Editor      : Syamsul Mahmuddin
Reporter : Charlie Tobing