Dituntut Hukuman Mati,  Heru Hidayat Sebut Tuntutan JPU Abuse of Power 

Dituntut Hukuman Mati,  Heru Hidayat Sebut Tuntutan JPU Abuse of Power Heru Hidayat usai sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi). Foto: keadilan/DS

KEADILAN- Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, terdakwa dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) membacakan nota pembelaannya atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam pledoinya, Heru Hidayat melalui kuasa hukumnya, Kresna Hutauruk, menilai tuntutan JPU abuse of power dan menyimpang dari dakwaan karena tuduhan terhadap kliennya tidak sesuai fakta persidangan.

Disebutkan, JPU sama sekali tidak pernah mencantumkan Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor dalam surat dakwaan Heru Hidayat. Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor merupakan pasal yang mengatur pidana mati bagi terdakwa jika melakukan korupsi dalam keadaan tertentu seperti bencana nasional, krisis moneter atau pengulangan tindak pidana.

“Kami menyoroti mengenai tuntutan mati oleh JPU yang abuse of power dan menyimpang, sebab sejak awal JPU tidak pernah mencantumkan Pasal 2 ayat 2 dalam surat dakwaannya, padahal jelas surat dakwaan adalah acuan dan batasan dalam persidangan perkara ini sebagaimana Hukum Acara Pidana,” kata Kresna di Pangadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/12/2021).

Selain itu, Kresna juga menilai JPU secara jelas keliru dan salah memahami pengulangan tindak pidana dalam kasus yang melibatkan Heru Hidayat. Perkara Asabri, kata dia, terjadi sebelum Heru dihukum dalam kasus Jiwasraya.

“Tuntutan JPU bahwa perkara ini adalah pengulangan tindak pidana sangat keliru, karena tempus perkara ini adalah 2012-2019, sebelum Pak Heru dihukum di kasus Jiwasraya. Sedangkan yang dimaksud pengulangan tindak pidana adalah tindak pidana yang dilakukan setelah seseorang divonis, sehingga jelas perkara ini bukan pengulangan tindak pidana,” terang dia.

Lebih lanjut, Kresna menilai JPU juga keliru dengan menuduh Heru Hidayat menikmati uang sebesar Rp12 triliun lebih. Pasalnya, JPU tidak pernah dan tidak mampu membuktikan adanya aliran uang sebesar itu kepada Heru.

“Tidak ada saksi ataupun bukti surat yang menunjukkan adanya aliran uang sebesar itu kepada Pak Heru, sehingga bagaimana mungkin Pak Heru menikmati uang sebesar itu kalau tidak ada aliran uangnya,” ungkap dia.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri