RJ Lino Divonis 4 Tahun Penjara, Tak Ada Pengganti Kerugian Negara 

RJ Lino Divonis 4 Tahun Penjara, Tak Ada Pengganti Kerugian Negara RJ Lino saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino dihukum empat tahun penjara denda Rp500 subsider enam bulan kurungan.

Majelis menyatakan, RJ Lino juga terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan 3 unit Quayside Container Crane (QCC) tahun 2010 di Pelabuhan Panjang Lampung, Pontianak dan Palembang.

Selain itu, Lino juga terbukti telah melanggar peraturan perusahaan BUMN dan telah menyalahgunakan kewenangan serta menyimpang selaku Dirut PT Pelindo II.

“Mengadili menyatakan terdakwa Richard Joost Lino terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” kata ucap Hakim Anggota Teguh Santoso saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa malam (14/12/2021).

Hakim mempertimbangkan hal memberatkan yaitu perbuatan Lino tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan hal meringankan, Lino dianggap bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, berbuat banyak untuk perusahaan tempat bekerja, dan membuat perusahaan untung. Selain itu, Lino juga belum pernah dipidana.

Dalam kasus ini, Lino dianggap menguntungkan korporasi yaitu Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) China terkait pengadaan tiga unit QCC di Pelabuhan Pontianak, Palembang dan Panjang.

“Terdakwa telah sengaja telah mengadakan tiga unit QCC oleh PT HDHM,” ujar Hakim Teguh.

Selain itu, perbuatan Lino tersebut dinilai telah merugikan keuangan negara hingga 1,99 juta dolar AS atau sekitar Rp28 miliar (kurs Rp14.370).

Rinciannya, keuntungan dari pengadaan twinlift QCC sebesar 1,97 juta dolar AS berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis KPK.

Kemudian keuntungan dari pengadaan jasa pemeliharaan tiga unit QCC sebesar 22,8 ribu dolar AS berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara.

Namun, dalam putusannya majelis hakim tidak menghukum kepada PT HDHM untuk mengganti uang kerugian negara sebesar 1,97 dolar AS. Padahal sebelumnya jaksa penuntut umum KPK menuntut PT HDHM untuk mengganti kerugian negara tersebut.

Vonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK yang meminta Lino dihukum dengan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pengadaan tiga unit crane dilakukan oleh Lino dan Ferialdy Noerlan selalu Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II. Lino dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan ini diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion oleh Hakim Ketua Rosmina. Rosmina berpendapat perbuatan RJ Lino tidak melanggar ketentuan yang termuat dalam UU Tipikor.

Menurut dia, penghitungan kerugian keuangan negara oleh KPK tidak cermat dan melanggar asas penghitungan kerugian keuangan negara.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri