Kejati DKI Selidiki Dugaan Korupsi Mafia Pelabuhan di Tanjung Priok

Kejati DKI Selidiki Dugaan Korupsi Mafia Pelabuhan di Tanjung PriokKasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam

KEADILAN – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mulai mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait praktik mafia pelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: 2973/M.1/Fd.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 oleh
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Febrie Adriansyah.

Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam menyebutkan praktik mafia pelabuhan di Tanjung Priok telah memenuhi kualifikasi dugaan tindak pidana korupsi. Yaitu, dengan melakukan penyelidikan sehubungan dengan berkurangnya penerimaan negara dari pendapatan devisa ekspor dan bea impor.  “Praktik yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan ekspor-impor yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE),” katanya, Rabu (15/12).

Lebih lanjut Ashari mengatakan penyalahgunaan itu terjadi sejak 2015 sampai dengan 2021, berdasarkan pemberitahuan impor barang, sejumlah perusahaan ekspor-impor melakukan kegiatan impor barang berupa garmen ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas Kemudahan Impor dengan Tujuan Ekspor (KITE) tanpa bea masuk. “Selanjutnya perusahaan tersebut menyalahgunakan fasilitas KITE dengan cara melakukan manipulasi data dan pengiriman barang menggunakan fasilitas impor,” ucap Ashari.

Dengan tujuan, ekspor yang seharusnya barang impor berupa garmen tersebut diolah menjadi produk jadi. Kemudian dilakukan ekspor ke luar negeri dan negara menerima pendapatan devisa atas ekspor tersebut. “Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan ekspor-impor dimaksud, dan menjual barang yang di impor yaitu garmen tersebut di pasar dalam negeri,” tuturnya.

Dikatakan Ashari bahwa kemudahan impor-ekspor tanpa bea masuk tersebut diberikan agar perusahaan melakukan ekspor atas barang impor, dengan tujuan negara mendapatkan pemasukan atau penerimaan negara dari sektor devisa negara berupa ekspor.

Akan tetapi, sejumlah perusahaan tersebut menyalahi fasilitas KITE yang diberikan dengan melakukan penjualan barang impor di dalam negeri, tanpa melakukan ekspor atas barang dimaksud. “Sehingga memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara dalam hal berkurangnya devisa ekspor serta mempengaruhi tingkat atau harga pasar di dalam negeri,” tegasnya.

Editor      : Syamsul Mahmuddin
Reporter : Chairul Zein