Dua Pihak Swasta Perkara Asabri Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan JPU 

Dua Pihak Swasta Perkara Asabri Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan JPU Terdakwa Asabri Jimmy Sutopo dan Purnomosidi dalam sidang pembacaan vonis. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy dan Direktur Utama PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi divonis masing-masing 13 dan 10 tahun penjara dalam perkara korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis lebih ringan kepada keduanya dibanding  tuntan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni masing-masing 15 dan 13 tahun penjara.

Majelis hakim menilai, Jimmy terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan pejabat PT Asabri. Ia  juga dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara ini.

Selain pidana pokok, Jimmy juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp314,8 miliar subsider 4 tahun penjara.

“Bahwa Jimmy Sutopo dan Benny Tjokro patut menduga jika hal tersebut dapat merugikan PT Asabri,” ujar hakim membacakan vonis di Pengadilan Tipikor  Jakarta, Rabu (6/1/2022).

Terkait TPPU, hakim menyebut Jimmy telah membelanjakan harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi dengan membeli kendaraan roda empat, tanah, dan apartemen.

Dissenting Opinion

Hakim Mulyono Dwi Purwanto justru tidak sependapat dengan anggota majelis lainnya. Ia menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait metode perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK yang tidak tepat dan tidak konsisten.

Hakim Mulyono mengungkapkan, Jimmy Sutopo menguasai saham PT Asabri per 31 Desember 2019 sebesar Rp765 miliar dari harga pembelian Rp314,868 miliar atau mengalami kenaikan 247 persen sehingga perbuatan Jimmy malah memberikan keuntungan bagi PT Asabri sebesar Rp450,273 miliar.

“Perbuatan investasi saham yang dilakukan terdakwa Jimmy Sutopo justru menguntungkan PT Asabri,” ujar hakim Mulyono.

Menurutnya, metode audit yang digunakan BPK untuk menghitung perhitungan kerugian negara adalah total loss dengan modifikasi, yaitu menghitung selisih uang yang dikeluarkan PT Asabri dengan pembelian instrumen investasi berdasarkan aturan hukum yang berlaku dikurangi dengan dana yang kembali dari investasi yang kembali per 31 desember 2019.

“Sedangkan menurut standar akuntasi per tanggal tertentu untuk posisi laba atau rugi adalah unrealize karena belum terjadi rill terjual berdasarkan harga perolehan sehingga masih potensi,” tutur Mulyono.

Namun empat orang hakim yaitu Ignatius Eko Purwanto, Saifuddin Zuhri, Rosmina, Ali Muhtarom sepakat dengan laporan BPK.

 

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri