Refleksi Penegakkan Hukum, KAI: Kepercayaan Rakyat Bisa Runtuh

Refleksi Penegakkan Hukum, KAI: Kepercayaan Rakyat Bisa RuntuhLogo KAI

Penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2021 sangat memprihatinkan. Jika tak ada perbaikan, maka kepercayaan rakyat terhadap hukum pada 2022 ini akan runtuh. Demikian catatan Kongres Advokat Indonesia (KAI) terkait prospek penegakkan hukum 2922 yang dikirimkan kepada Keadilan.

Dalam siqran pers yang ditandatangani Presiden KAI Erman Umar tersebut, praktek penegakkan hukum selama 2021 diwarnai perilaku diskriminatif. Hal itu terlihat pada saat proses Pengesahaan RUU
OMNI BUS LAW.

Banyak sekali tokoh, ahli hukum, dan LSM yang mengkritisi dan menentang keras pengesahan RUU OMNI BUS LAW tersebut. Bahkan ratusan ribu masyarakat dan mahasiswa di seluruh Indonesia melakukan demo unjuk rasa menolaknya. Tetapi yang diproses
hukum hanyalah Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana yang
merupakan Tokoh KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang dianggap bersebrangan dengan Pemerintah. Sementara tokoh-tokoh pengkritis keras yang lain tidak ada yang di proses Hukum.

Jika dikaji, sebenarnya sikap kritis para tokoh yang mengkritik RUU OMNI BUS LAU tersebut
adalah wujud pelaksanaan hak konstitusional warga negara yang ada dalam pasal 28E ayat
3 UUD 1945 dan oleh UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat
dimuka umum. Dengan demikian memproses dan mengadili para tokoh yang mengkritisi
suatu RUU ataupun yang mengkritik suatu Kebijakan Pemerintah adalah bertentangan
dengan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dan UU No.9 tahun 1998. Akibat lebih jauh membuat
Warga Negara menjadi tidak berani bersuara, tidak berani mengeluarkan pendapatnya
atas suatu hal yang di rasakan tidak benar dalam kehidupan bernegara, karna takut di
tangkap dan di penjara, dan hal ini akan berakibat menurunkan kadar demokrasi di
Indonesia yang telah di perjuangkan dengan susah payah sejak Reformasi tahun 1998.

Tindakan fiskriminatif lainnya yang disorot KAI adalah apa yang di alami Habib Rizieq Shihab dan kawan-kawan dalam proses hukum dugaan Pelanggaran Prokes Covid-19. Habib Rizieq
Shihab sendiri diadili dalam 3 Perkara terpisah; kerumunan di KS Tuban, Kerumunan di
Mega Mendung, dan dugaan informasi yang tidak benar atas kesehatan Habib Rizieq Shihab di RS UMI Bogor. Proses Hukum terhadap Habib Rizieq Shihab dengan 3 Perkara terpisah dan dengan dakwaan pasal-pasal dengan ancaman Hukuman tinggi yang tidak tepat di lakukan atas Pelanggaran Prokes Covid-19, seperti Pasal 160 KUHP dan Pasal 14 dan Pasal 15
UU No.1 tahun 1946, memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat hukum berlaku
keras dan tidak adil. Sementara banyak tokoh dan pejabat yang terlihat melanggar Prokes
Covid-19 tidak dilakukan proses hukum seperti terhadap Habib Rizieq Shihab dan kawan-kawan.

Diskriminatif Hukum lainnya menurut KAI adalah; tidak jelasnya dan tidak transparansinya proses Hukum atas terbunuhnya 6
Laskar FPI yang di lakukan diduga Aparat Kepolisian, Terdakwanya tidak ditahan
walaupun perkaranya sudah disidang di pengadilan, padahal sebagiah tokoh dan pengamat hukum berpendapat terduga pelaku dapat dituntut atas dugaan Pelanggaran HAM berat.

Begitu juga dalam penanganan perkara Munarman yang disangkakan dengan Perkara Terorisme, Proses
Penanganan perkaranya di tingkat penyelidikan dan penyidikan, aparat menanganinya
tanpa mengindahkan KUHAP. Terduga Munarman tidak pernah di panggil sebagai Saksi atau
sebagai Tersangka, tetapi langsung dijemput paksa secara arogan, padahal bukan dalam
Perkara tertangkap tangan, yang tidak memerlukan Surat panggilan.

Di Masyarakat disepanjang tahun 2021, lanjut siaran pers KAI, sering terdengar dengar ungkapan HUKUM TUMPUL KE
ATAS TAJAM KE BAWAH, yang menggambarkan seakan-akan Penegakan Hukum yang tidak
adil. Jika keadaan ini di biarkan, Kepercayaan Rakyat terhadap Hukum akan Runtuh, Prinsip Negara Indonesia sebagai Negara Hukum tidak ada artinya.

Atas dasar itu, KAI berharap agar Penegakan Hukum di Indonesia di tahun 2022 ini terjadi perbaikan yang signifikan, sehingga perilaku aparat penegak
Hukum yang arogan, yang diskriminatif yang tidak adil tidak terjadi lagi. Dan, agar
setiap warga negara diperlakukan sama di depan Hukum. Hal tersebut itu bisa tercapai jika Instansi Penegak Hukum, semua Lembaga Negara baik Eksekutif,
Legislatif, Yudikatif, dan semua Stake Holder yang terkait dengan Pranata Hukum,
Profesor Hukum, Organisasi Advokat, LSM Hukum sama-sama menjaga, mengontrol,
dan mengawal Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum, dan memperjuangkan
SUPREMASI HUKUM.

Hal lain yang menjadi perhatian KAI di tahun 2022 adalah mengenai ketidak adilan
dalam Praktek Politik di Indonesia adalah menyangkut Presidential (Tresh Hold). Sebab, bertentantangan dengan Pasal UUD 1945, Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Dalam siarann pers itu, KAI berjanji akan mendukung setiap perjuangan warga negara dan partai politik yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Judicial Reveiu
Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 UU tentang Pemilu. “Kita berharap semoga hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan aturan Presidential Tresh Hold bertentangan dengan UU 1945,” ujar Erman Umar dalam refleksi penegakkan hukum KAI.

Editor      : Syamsul Mahmuddin
Reporter : Syamsul Mahmuddin