Fahira Idris Harap Hakim Kabulkan Hukuman Mati Untuk Herry Wirawan

Fahira Idris Harap Hakim Kabulkan Hukuman Mati Untuk Herry WirawanAnggota DPD RI Fahira Idris saat menjadi pembicara dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

KEADILAN – Terdakwa kasus rudapaksa belasan santriwati, Herry Wirawan dituntut hukuman mati dan kebiri kimia oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal itu berdasarkan sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Selasa (11/1/2022).

Anggota DPD RI Fahira Idris menilai
tuntutan jaksa tersebut sangat tepat. Tuntutan tersebut telah memenuhi amanah Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Fahira, kekerasan seksual terhadap anak sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa setara dengan tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme dimana opsi hukuman mati bisa dijatuhkan.

Perbuatan Herry Wirawan kata Fahira sudah memenuhi unsur kejahatan luar biasa sesuai UU Perlindungan Anak karena korban lebih dari satu orang. Apalagi dilakukan berulang-ulang sehingga pantas mendapat tuntutan hukuman mati.

“Saya apresiasi tuntutan yang diajukan Kejati Jabar. Sudah sepantasnya predator anak dihukum mati. Semoga hakim kabulkan. Negara harus tegas terhadap predator anak seperti ini. Predator anak tidak layak ada dalam komunitas masyarakat,” ujar Fahira kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).

“Ini adalah upaya pencegahan paling efektif untuk mencegah dan mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Ini jadi peringatan keras kepada siapa saja di negeri ini agar jangan berani-berani melakukan kekerasan kepada anak dalam bentuk apapun baik fisik, psikis apalagi seksual karena hukuman mati bisa menanti anda,” tambahnya.

Fahira menegaskan, opsi pidana mati dalam UU Perlindungan Anak yang mengategorikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa adalah kemajuan dalam upaya perlindungan anak di Indonesia.

Undang-undang tersebut kata Fahira mampu memberi efek jera dan mengedepankan hak-hak korban sehingga efektif mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak.

“UU Perlindungan Anak yang baru ini, menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Saya yakin upaya kita mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak bisa efektif jika penegak hukum konsisten berpegang penuh kepada UU Perlindungan Anak,” pungkasnya.

Editor      : Penerus Bonar
Reporter : Odorikus Holang