Jaksa Agung: Keadilan Restoratif Menghadirkan Keadilan Bagi Masyarakat

Jaksa Agung: Keadilan Restoratif Menghadirkan Keadilan Bagi MasyarakatJaksa Agung RI ST Burhanuddin

KEADILAN – Kebijakan penerapan keadilan restoratif di lingkungan kejaksaan diklaim dapat mengatasi kekakuan hukum positif, khususnya ketika kejaksaan memandang hukum positif gagal menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Demikian disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin ketika memberi paparan dalam kuliah umum bertajuk “Efektivitas Penanganan Hukum dan Ekonomi dalam Kasus Mega Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya” di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Rabu (26/1).

“Rasa keadilan masyarakat telah jauh berkembang meninggalkan ketentuan hukum positif, sehingga penegak hukum dipandang tidak lagi memenuhi rasa keadilan,” ucapnya.

Burhanuddin mengambil contoh kasus Nenek Minah yang dituduh mencuri buah kakao, serta kasus Kakek Samirin yang dihukum karena memungut getah karet. Kedua kasus tersebut, menurut kejaksaan, merupakan kegagalan hukum positif dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

“Pada detik inilah kejaksaan bergerak cepat menerobos kekakuan hukum formil melalui pendekatan hukum progresif dengan menerapkan restorative justice sebagai salah satu bentuk pendekatan hukum,” sambungnya.

Burhanuddin pun berharap agar tidak hanya kejaksaan yang melakukan pendekatan hukum progresif dalam menuntaskan kasus. Menurutnya, Majelis Hakim hendaknya berani mengambil langkah menggunakan hukum progresif ketika hukum positif tidak lagi mampu menuntaskan suatu kasus, dalam hal ini kasus tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum membutuhkan dukungan agar mampu beradaptasi pada perkembangan dinamika rasa keadilan di masyarakat.

“Saya yakin, dengan adanya keberanian dalam melakukan terobosan yang berorientasi pada keadilan substantif yang digali dan digalang, yang berada di dalam masyarakat, maka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia akan semakin baik, tegas, dan terukur,” tegasnya.

Editor      : Syamsul Mahmuddin
Reporter : Chairul Zein