KEADILAN – Komisi IV DPR menerima penjelasan atas pencadangan anggaran (automatic adjusment) belanja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2022 sebesar Rp296.586.883.000 dari pagu anggaran sebesar Rp6.115.967.397.000.

Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut mengatakan, untuk mereview automatic adjusment yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yakni Kementerian Keuangan.

“Rapat koordinasi tadi intinya hanya mereview automatic adjusment dengan total anggaran sebesar Rp5,9 triliun,” kata Trenggono kepada KEADILAN, di Gedung DPR, Selasa (15/2/2022).

Anggaran tersebut, dengan rincian per eselon I diantaranya, Sekretariat Jenderal KKP sebesar Rp27.026.782.000 dan Inspektorat Jenderal KKP sebesar Rp4.146.321.000.

Kemudian, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP sebesar Rp36.171.997.000. Direktorat Jenderal Perikanan Budaya sebesar Rp55.796.309.000. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp45.931.291.000.

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp18.945.751.000. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp19.022.809.000.

Kemudian, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp67.723.598.000. Terakhir ada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp493.439.646.000.

Terkait hal itu, program KKP mau tidak mau harus melakukan penyesuaian anggaran. Automatic adjustment mencapai 5 persen dana kementerian pada 2022 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hal itu, berdasarkan Surat Jerja Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02.2021 tanggal 29 November 2021 perihal automatic adjustment belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun anggaran 2022.

“KKP harus melakukan pencadangan anggaran 5 persen dari anggaran murni sebesar Rp296.586.883.000. Sehingga total sebesar Rp5,9 triliun dari pagu anggaran semula Rp6,1 triliun,” ucap Sudin, Ketua Komisi IV DPR.