Menko Polhukam Gelar Rapat Terbatas dengan Panglima TNI dan BIN, Ada Apa?

KEADILAN – Kemenko Polhukam menggelar Rapat Koordinasi Terbatas
mengenai perkembangan situasi politik dan keamanan di dalam negeri di Kantor di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Sabtu (9/4/2022).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakabaintelkam mewakili Kapolri, beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, salah satu hal yang dibahas dalam rapat tersebut terkait rencana unjuk rasa oleh beberapa elemen masyarakat pada Senin, 11 April 2022 mendatang.

“Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum,” ujar Mahfud kepada wartawan.

Lanjut Mahfud, pemerintah menghimbau agar dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. “Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Dikatakan Mahfud, menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya.

“Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” tegasnya.

Hal lain yang dibahas kata Mahfud terkait pelantikan anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan DPR pada Selasa (12/4/2022) nanti.

“Ini sebagai bukti, bahwa pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 bersama dengan KPU dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu,” katanya.

“Kami tidak akan mengintervensi, tapi akan menyiapkan Pemilu tahun 2024 sesuai dengan konsitusi dan undang-undang. Kepada KPU dan Bawaslu, diharapkan terus bekerja menyiapkan Pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang Pemilu,” tegasnya.