KPK: Proses Pengisian Pejabat Kepala Daerah Rentan Korupsi

KPK: Proses Pengisian Pejabat Kepala Daerah Rentan KorupsiJubir KPK Ali Fikri

KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut proses pengisian 272 penjabat yang menggantikan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024 rentan disalahgunakan. Bahkan, proses pengisian penjabat tersebut rentan dikorupsi.

“Proses transisi dan pengisian penjabat ini penting menjadi perhatian kita bersama. Karena proses ini sering menjadi ajang transaksi yang rentan terjadinya praktik-praktik korupsi,” sebut Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/5).

Fikri menyampaikan rentannya praktik korupsi dalam proses tersebut mirip dengan “praktik jual-beli jabatan” dalam sejumlah perkara yang ditangani KPK. Oleh sebab itu, dia menekankan perhatian bersama semua pihak untuk memperhatikan proses tersebut.

Lebih lanjut Fikri mengungkapkan data KPK dari 2004 sampai 2021 menunjukkan mayoritas para pelaku korupsi berasal dari sebuah proses politik. Mereka terdiri dari 310 orang anggota DPR dan DPRD, 22 gubernur, dan 148 wali kota dan bupati.

Menurutnya, biaya politik mahal menjadi salah satu faktor seseorang melakukan korupsi. Tindakan pidana tersebut dilakukan demi memperoleh penghasilan tambahan guna menutup pembiayaan saat terlibat dalam suatu proses politik.

“Penghasilan tambahan ini tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang menabrak aturan, salah satunya korupsi,” tukasnya.

Editor      : Syamsul Mahmuddin
Reporter : Chairul Zein