Soal UU TPKS, Ini Poin Desakan Baleg DPR RI

Soal UU TPKS, Ini Poin Desakan Baleg DPR RIWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya

KEADILAN – Presiden Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tanda tangan tersebut dilakukan Jokowi di Jakarta pada Senin, 9 Mei 2022.

Dengan demikian, UU TPKS resmi berlaku sejak tanggal diundangkan. Adapun UU TPKS diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, pada 9 Mei 2022. UU TPKS yang sudah ditandatangani Jokowi tersebut terdiri dari 93 pasal serta penjelasan pasal per pasal.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya berharap aturan turunan UU TPKS itu dapat segera diselesaikan. Mengingat UU TPKS yang sudah resmi ditandatangani dan diberi penomoran.

Willy berharap UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dapat berjalan sebagai payung hukum untuk penegak hukum yang selama ini terdapat kekosongan. Sehingga pemberian perlindungan kepada korban dapat dilakukan secara optimal.

“Nah hal yang menjadi (aturan) turunan harus segera diselesaikan. Kan ada empat Perpres dan empat PP. Itu harus ya secepatnya bisa diselesaikan,” ujar Willy kepada wartawan, Kamis (12/5/2021).

Willy juga berharap adanya sinergitas antara kementerian dan lembaga menyusul resmi berlakunya UU TPKS. Semisal Direktorat Perempuan dan Anak oleh Polri yang diharapkan Willy dapat segera berjalan.

“Jadi aspek-aspek yang menjadi turunan itu secepatnya bisa diselesaikan. Dan DPR akan melakukan fungsi pengawasan secara mekanisme sesuai dengan porsinya DPR,” tukasnya.

BACA JUGA: Presiden Teken UU TPKS, Ini Saran MPR RI

Editor      : Penerus Bonar
Reporter : Odorikus Holang