Terkait Covid-19; Jokowi Tiru Iran dan Brazil untuk Bebaskan Narapidana

Terkait Covid-19; Jokowi Tiru Iran dan Brazil untuk Bebaskan Narapidana

KEADILAN – Presiden Joko Widodo menegaskan, pembebasan narapidana di tengah wabah Covid-19, dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran. Dan, pembebasan itu tidak menyertakan narapidana karena kasus korupsi.

Diregaskan Jokowi, pihaknya tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi.
Demikian dikatakan Jokowi, saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6/4/2020).

“Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi (narapidana) koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini,” ujarnya.

Jokowi memastikan pembebasan bersyarat sejumlah narapidana tersebut yang telah disetujui minggu lalu hanya ditujukan bagi narapidana tindak pidana umum.

“Tetapi tidak bebas begitu saja. Tentu saja ada syarat, kriteria, dan pengawasannya,” imbuhnya.

Pembebasan secara bersyarat ini dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran Covid-19, utamanya di lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada. Warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang perlu diakui melebihi kapasitas di sejumlah lapas yang ada tentunya sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19.

“Di negara-negara yang lain, saya melihat misalnya di Iran yang membebaskan 95 ribu napi, Brazil 34 ribu napi, negara-negara yang lainnya juga melakukan yang sama,” jelas Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan akan merevisi PP No 9 Tahun 2012 tersebut.

“Napi narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan sudah menjalani masa tahanan 2/3 lamanya akan kita berikan asimilasu di rumah. Napi korupsi yang berusia 60 tahun dan sudah menjalani masa tahanan 2/3 lamanya akan dibebaskan,” ucap Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR secara virtual pada Rabu, 1 April lalu.

Junius Manurung

Editor      :
Reporter :