Harga BBM Subsidi Harus Jelas Dituangkan dalam Perpres Baru

Harga BBM Subsidi Harus Jelas Dituangkan dalam Perpres BaruAnggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Bambang Hermanto.

KEADILAN – Pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Bambang Hermanto berharap revisi tersebut membawa perubahan signifikan atas distribusi BBM bersubsudi yang kini bermasalah.

Menurut Bambang, perubahan ini harus memperjelas proses pengalokasian, pendistibusian, penjualan sampai harga di tingkat pengguna.

“Alokasi menyangkut angka, jumlah volume, dan nilai subsidi, data base-nya harus jelas apakah diambil dari jumlah penduduk, jumlah kendaraan, atau berdasarkan hitungan hasil penelitian. Angka ini yang akan dijadikan dasar untuk menghitung angka subsidi,” ujar Bambang di Jakarta, Jumat (29/7/2022).

Bambang menambahkan, komponen yang juga penting dalam regulasi BBM adalah soal harga. Ini harus eksplisit dituangkan dalam Perpres yang baru nanti.

“Komponen harga adalah unsur yang harus dituangkan dalam perubahan Perpres ini, agar masyarakat mendapatkan kepastian harga,” jelasnya.

Bambang kembali menegaskan agar Perpres ini bisa memperjelas alokasi subsidi, baik jumlah dan nilai, sekaligus memperjelas siapa penerimanya dan dapat memberikan kepastian waktu dan harga.

Dengan kepastian tersebut, sambung Bambang, dunia usaha juga punya kepastian berusaha. Dan pada akhirnya, BBM subsidi bisa diakses oleh kelompok yang berhak dengan tepat sasaran.