Bharada E Tersangka, DPR RI Wanti-Wanti Peradilan Berbasis Asumsi

Bharada E Tersangka, DPR RI Wanti-Wanti Peradilan Berbasis AsumsiBharada Richard Eliezer atau Bharada E (memgenakan masker hitam). (Foto: Jawapos).

KEADILAN – Kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J telah memasuki babak baru.

Bareskrim Polri pun telah menetapkan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, sebagai tersangka yang diduga sebagai aktor atas terbunuhnya Brigadir J.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Bridjen Andi Rian mengatakan, Bharada E dijerat dengan pasal pembunuhan.

“Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Bharada E sebagai tersangka,” ujar Andi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (3/4/2022).

Andi mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik Timsus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sejauh ini Polri telah memeriksa 42 saksi.

Bharada E pun dijerat dengan pasal berlapis dalam kasus tersebut. “Dengan persangkaan Pasal 338 juncto Pasal 55 dan/atau 56 KUHP,” imbuhnya.

Terkait hal ini, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta semua pihak menghormati proses hukum yang masih berjalan.

“Sesuai dengan ketentuan KUHAP, penetapan tersangka dalam suatu perkara adalah hak penyidik, tentu kita harus menghormatinya. Di sisi lain, hak-hak Bharada E selaku tersangka harus dijamin,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (4/8/2022).

Habiburokhman mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran atas perkembangan kasus tersebut. Menurut dia, Polri telah menunjukkan komitmen agar kasus ini segera selesai.

“Secara umum kami mengapresiasi Pak Kapolri beserta jajarannya yang menunjukkan komitmen agar perkara ini diselesaikan dengan cepat dan mengedepankan transparansi,” bebernya.

Habiburokhman mengingatkan kepada semua pihak supaya tak berspekulasi terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Dia meminta semua pihak fokus memantau proses penyidikan hingga sampai di persidangan.

“Kembali kami ingatkan semua pihak agar tidak banyak berspekulasi. Sebab, sejauh ini sudah banyak spekulasi yang gugur, seperti locus delicti di Magelang dan lain-lain. Tunggulah hasil-hasil penyidikan dan nanti bisa sama-sama kita pantau sampai persidangan,” tegasnya.

Habiburokhman mewanti-wanti jangan sampai adanya proses peradilan berbasis asumsi. Dia mendorong proses penyidikan pidana yang berbasis ilmiah. “Jangan ada ‘peradilan opini dan asumsi’ semua harus berdasar penyidikan pidana yang ilmiah,” tukasnya.