Korupsi Proyek Dermaga, Perusahaan BUMN dan Swasta Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp44 Miliar

Korupsi Proyek Dermaga, Perusahaan BUMN dan Swasta Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp44 MiliarSidang korupsi proyek dermaga dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tipikor Jakarta

KEADILAN- Perusahaan BUMN dan PT Nindya Karya dan perusahaan swasta PT Tuah Sejati dituntut membayar denda senilai Rp900 juta terkait perkara korupsi proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang tahun anggaran 2006-2011 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp313,345 miliar.

“Menuntut menyatakan terdakwa I PT Nindya Karya (Persero) dan terdakwa II PT Tuah Sejati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Agus Prasetyo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, (4/8/2022).

Selain itu, perusahaan plat merah tersebut juga dituntut  membayar uang pengganti sebanyak Rp44,6 miliar.

Menurut Jaksa Agus, uang itu hasil dari memperkaya korporasi dan pihak lain. Kejahatan korupsi tersebut dilakukan bersama-sama PT Tuah Sejati. Sehingga, perusahaan swasta itu juga dituntut hukuman serupa.

Menurut jaksa, para terdakwa melakukan korupsi dengan berkehendak aktif yang bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran. Lebih lanjtut, ada tiga proyek fisik yang masih dapat dipergunakan.

“Namun menurut hasil audit kualitasnya tidak sesuai dengan _spec_ dan tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna,” tuturnya.

Pada perkara ini, kedua perusahaan itu didakwa merugikan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga Sabang pada Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2004-2011.

Proyek itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jaksa menilai, terdapat persengkokolan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dalam penggarapan proyek tersebut. Sejumlah kontrak dan laporan dibuat sedemikian rupa agar proyek berjalan sesuai kesepakatan yang berujung melawan hukum.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dituntut melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Pada persidangan ini, PT Nindya Karya diwakili oleh Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A Karim. Sedangkan, PT Tuah Sejati diwakili oleh Muhammad Taufik Reza selaku direktur perusahaan tersebut.