Perkara Suap Bupati Bogor, Hakim ke Saksi: Pengecut Bapak Ini

Perkara Suap Bupati Bogor, Hakim ke Saksi: Pengecut Bapak IniBupati nonaktif Bogor Ade Yasin saat mengenakan rompi tahanan KPK

KEADILAN- Kasubag Penatausahaan Keuangan Setda Pemkab Bogor Rully Faturahman menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kaus suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, yang menyeret Bupati Bogor non-aktif Ade Yasin.

Rully dihadirkan sebagai saksi karena dikenal dekat dan sempat terlibat membantu Ihsan dalam perkara suap tersebut.

Dalam kesaksiannya, Rully sempat diminta Ihsan untuk menyiapkan dua rekening dan sejumlah uang untuk diberikan kepada BPK.

“Kata Ihsan, BPK perlu uang. Saya yang mencari, untuk yang Rp50 juta saya pinjam. Yang Rp10 juta, pribadi sendiri. Ihsan telepon saya, bahwa BPK kali ini meminta cashless. (Lalu) saya diminta Ihsan membuat rekening, saya menyuruh staf saya membuatn rekening,” kata Rully di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (8/8/2022).

Hakim Ketua Hera Kartiningsih pun menanyakan kegunaan terkait uang tersebut sehingga sampai Ihsan memberikan kepada BPK. Sayangnya, Dia mengaku tidak tahu.

Hakim langsung meminta saksi untuk jujur dalam memberikan kesaksian.

“Masa tidak tahu, harusnya saudara jujur. Pengecut bapak ini, kelihatan bohongnya. Untuk apa?,” tanya Hera.

“Mungkin untuk pemeriksaan,” kata Rully Faturahman.

Mendengar jawaban itu, nada bicara Hakim Hera  meninggi dan meminta Rully agar memberikan jawaban yang jujur.

“Jangan jawab mungkin, kalau tahu ya tahu, kalau tidak ya tidak. Saudara ini ingin lepas tanggung jawab, seolah tidak ikut dalam ini,” kata Hera.

Dalam kesaksiannya, Rully Faturahman juga mengungkap hubungan antara terdakwaAde Yasin dengan terdakwa Ihsan Ayatullah.

“Sepertinya, kalau sama Ibu Ade kurang baik, (hubungan) Ihsan sama ibu bupati. Pernah satu kali kita menghadap untuk urusan yang lain,” ujar Rully Faturahman.

Diketahui, Ade Yasin didakwa menyuap BPK berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Uang suap itu senilai Rp 1,9 Miliar dari Oktober 2021 hingga April 2022.

“Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau memberikan sesuatu yaitu uang yang keseluruhannya berjumlah Rp 1.935.000.000,” tulis isi surat dakwaan Ade Yasin.

Dalam perkara ini, Ade Yasin didakwa dinilai telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Ade Yasin juga dianggap melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.