Komnas HAM Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda

Komnas HAM Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda

KEADILAN – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dalam waktu dekat ini hendak mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) dikritisi oleh Komnas HAM.

Melalui keterangan tertulis, Selasa (7/4/2020) Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Mohammad Choirul Anam, mengatakan bahwa Komnas HAM meminta baik pemerintah maupun DPR untuk menunda rencana tersebut.

“Dari sisi waktu, rencana pengesahan tersebut tidak tepat karena sumber daya bangsa sedang berjuang mengatasi pandemi Covid-19 yang sampai 6 April 2020 telah merenggut nyawa 209 orang dan 2491 orang positif terinfeksi,” ungkap pria yang akrab disapa Anam ini.

Lebih lanjut Anam mengutarakan dari aspek proses RUU KUHP ini masih memerlukan kajian mendalam serta perlu memberi ruang partisipasi publik untuk memberi tanggapan atau respon terhadap ketentuan yang termuat di dalamnya.

Oleh karena itu menurut Anam Komnas HAM menyarankan kepada presiden RI agar memberikan waktu yang memadai supaya menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan RUU KUHP ini.

Selain dari aspek proses , dari aspek substansi Komnas HAM RI telah menyampaikan Surat Rekomendasi No 062/TUA/IX/2019 kepada Presiden RI dan DPR RI. Di dalam rekomendasi tersebut Komnas HAM telah mengingatkan tentang adanya pasal-pasal yang bermasalah. Diantaranya terkait dengan berlakunya hukum kebiasaan di masyarakat yang rawan untuk ditafsirkan secara salah. Terhadap rekomendasi tersebut Komnas HAM juga meminta Presiden RI dan DPR RI agar memperhatikan beberapa catatan tersebut dan membuka kepada publik draft RUU KUHP yang terakhir sebagai bagian dari hak publik untuk tahu dan untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

Anam menegaskan penundaan pengesahan RUU KUHP merupakan langkah bijak, agar pembahasan dan pengesahan RKUHP membawa perubahan yang signifikan bagi perlindungan dan penegakan HAM. BUDI SATRI DEWANTORO

Editor      :
Reporter :