DPR Sarankan Pemerintah Rangkul Hacker

DPR Sarankan Pemerintah Rangkul HackerAnggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno.

KEADILAN – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno menyinggung sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika yang meminta hacker atau peretas untuk tak melakukan serangan terhadap keamanan siber dalam negeri.

Menurut Dave, sikap tersebut membuat amarah hacker makin kencang. “Kalau kita hanya meminta, memohon hacker jangan meng-hack, itu hanya justru mengagregasi dan bahkan membuat amarah mereka malah semakin kencang,” ujar Dave saat diskusi di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Sejatinya kata Dave, pemerintah lebih bijak dengan mengajak para hacker tersebut untuk berkolaborasi bersama pemerintah.

“Justru harus lebih pandai dan bijak dan pintar. Apa perlu kita rekrut para hacker, apa perlu hacker menjadi bagian dari pada pemerintahan dibanding mereka menyerang dan juga di bagian program dari pemerintah untuk keterbukaan informasi,” tegasnya.

‘Sehingga hal-hal yang mereka ingin hack, itu bisa disebarkan secara luas, memang kecuali masalah data pribadi karena ini adalah salah satu kendalanya,” tambahnya.

Komisi I DPR RI pun kata Dave telah memutuskan untuk membuat Panitia Kerja (Panja) tentang kebocoran data. Hal tersebut dilakukan untuk mengurai maraknya kebocoran data.

“Sehingga tidak ada lagi kendala dan hingga terjadinya kebocoran yang masuk seperti seperti yang terjadi selama ini,” tegasnya.

Dave menegaskan, Undang-Undang (UU) hanyalah perangkat hukum. Namun akan menjadi kendala kalau perangkat hukum tidak dilengkapi dengan kebijakan yang dijalankan.

“Tidak diciptakan sistem yang mengamankan, tidak meningkatkan kualitas sumber daya manusia daripada para personil ataupun juga terus meningkatkan tingkat literasi masyarakat, pastinya kebocoran terus terjadi,” bebernya.

“Jadi memang harus hulu dan ke hilir, baik masyarakatnya pun juga jangan sembarangan memberikan data pribadinya, jangan hanya karena tergiur dengan tawaran si A, lalu kita langsung mendaftar menjadi member memasukkan data kita, tapi ternyata itu adalah aplikasi hoax,” tukasnya.

Beberapa waktu lalu, heboh peretas Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Berisi transaksi surat tahun 2019 – 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” tulisnya di situs breached.to.

Bjorka mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres. Ia juga melampirkan beberapa sampel dokumen dalam unggahan tersebut.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar