Bupati Non-aktif Kolaka Timur Didakwa Suap Rp3,4 Miliar

Bupati Non-aktif Kolaka Timur Didakwa Suap Rp3,4 MiliarPEN usai jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Bupati nonaktif Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Andi Merya Nur didakwa memberi suap sebesar Rp3,4 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

Suap diberikan Andi bersama seorang pengusaha dari Kabupaten Muna, Laode Muhammad Rusdianto Emba agar usulan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemkab Kolaka Timur tahun 2021 bisa disetujui.

Suap juga diberikan kepada mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad, Ardian Noervianto; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muna, Laode M Syukur Akbar; dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muna Suparman Loke.

“Terdakwa bersama-sama L M Rusdianto Emba memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp3.405.000.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu,” kata jaksa Andhi Ginanjar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Dalam persidangan ini, Andi Merya didampingi dua terdakwa lainnya dengan kasus yang sama. Mereka adalah Rusdianto Emba dan  Sukarman Loke.

Jaksa menjelaskan, kejadian ini berlangsung sekitar Maret 2021. Awalnya, politisi Gerindra ini meminta bantuan Rusdianto untuk menambah anggaran guna pembangunan infrastruktur di Kolaka Timur.

Rusdianto kemudian, mengenalkan Sukarman Loke kepada Andi. Sukarman dikenalkan lantaran punya jaringan di pemerintah pusat.

Setelah itu, Sukarman mengabarkan kepada Laode M Syukur terkait permintaan Andi. Saat itu, Laode tengah mengurus dana PEN untuk Kabupaten Muna.

Tak lama setelah mendengar itu, Laode, Andi, Sukarman, dan Rusdianto melakukan pertemuan di Restoran Hotel Claro Kendari pada awal April 2021. Sukarman saat itu menganjurkan Andi untuk mengajukan pinjaman dana PEN karena bunganya lebih murah.

“Lalu Sukarman Loke mengirimkan contoh surat pernyataan minta pinjaman dana PEN daerah tahun 2021 untuk Kabupaten Muna serta surat permohonan PEN daerah milik Kabupaten Muna,” ucap Agus.

Usai pertemuan itu, Sukarman menjelaskan bahwa Laode kenal dengan Ardian yang merupakan kawan lamanya. Lalu Andi meminta Rusdianto dan Sukarman untuk membantu pengurusan dana PEN wilayahnya.

Pemkab Kolaka Timur awalnya hanya mengajukan pinjaman dana PEN sebesar Rp350 miliar. Untuk mendapatkan dana itu, Andi kemudian mencoba menemui Ardian di Jakarta dengan bantuan Sukarman dan Laode.

Dalam perkara ini, Laode aktif membantu Andi untuk berkomunikasi dengan Ardian. Laode bahkan sampai meminta alamat dan nomor telepon ajudan Ardian untuk diberikan ke Andi agar pengurusan dana PEN makin lancar.

Atas perbuatannya tersebut, Andi Merya disangkakan melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, Ardian Noervianto dan Laode M Syukur Akbar lebih dulu telah menjalani persidangan. Ardian dituntut  8 tahun penjara. Sedangkan  Laode dituntut 5 tahun 6 bulan penjara.

Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung