Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Dua Kali Jadi Terdakwa Korupsi

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Dua Kali Jadi Terdakwa KorupsiAndi Merya Nur (kanan) sebelum menjalani sidang perdana kasus dana PEN di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: keadilan/AG

KEADILAN– Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur kembali menjadi terdakwa tindak pidana korupsi. Kali ini, politisi Gerindra itu duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai terdakwa kasus pemberi suap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan
berlanjut, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri,” ucap jaksa KPK Andi Ginanjar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Sebelumnya, Merya sapaan Andi Merya Nur merupakan terpidana kasus proyek rehabilitasi bencana di Kolaka Timur. Ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Kendari pada Selasa 26 April 2022 lalu.

Majelis Hakim Tipikor Kendari menilai, Merya terbukti menerima suap senilai Rp250 juta dari mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur Anzarullah.

Selain pidana pokok, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama dua tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara.

Belum lepas dari jeruji besi, KPK menyelidiki kasus dana PEN Kolaka Tinur. KPK menduga Merya berperan melakukan suap kepada sejumlah pihak.

Diantaranya, mantan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Ardian Noervianto senilai Rp1,5 miliar. Kemudian kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna Sukarman Loke sebesar Rp1,7 miliar dan Laode M. Syukur Akbar sejumlah Rp175 juta.

Atas dugaan itu, KPK akhirnya kembali mentersangkakan Merya pada Kamis (17/1/2022).

Andi Merya merupakan Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026. Dia maju dalam Pilkada Serentak 2020 bersama Samsul Bahri.

Sebenarnya, Merya mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Namun, dia ditetapkan menjadi bupati karena Samsul Bahri meninggal dunia sebelum dilantik.

Baru sekitar tiga bulan menjabat, 21 September 2021, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap dirinya.

Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung