Hentikan Pemenjaraan, DPR,Sependapat dengan PKNI

Hentikan Pemenjaraan, DPR,Sependapat dengan PKNIAnggota Panja RUU Narkotika dari Fraksi PKS Adang Daradjatun.

KEADILAN – Anggota Panja RUU Narkotika dari Fraksi PKS Adang Daradjatun menegaskan, perspektif politik hukum dalam penerapan Undang-Undang (UU) Narkotika sudah berubah walaupun di lapangan masih dirasakan kelemahannya.

Hal tersebut diutarakan Adang menanggapi testimoni dari Aktivis Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI), Wan Traga Duvan Baros dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja RUU Narkotika di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Pusat, Senin (19/9/2020).

“Mudah-mudahan dengan UU ini nanti, kita akan lebih menekankan masukan-masukan dari bapak-bapak (PKNI),” tegas Adang.

Adang pun menyamakan substansi RUU Narkotika dengan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pengurangan pemidanaan.

“Contoh saja, dalam KUHP yang baru masalah yang berhubungan dengan orang dipidana sudah mulai dikurangi.
Lebih kepada denda, kerja sosial. Ini menggambarkan ada perubahan-perubahan,” tegasnya.

Adang pun sependapat dengan PKNI yang mengusulkan menghentikan pemenjaraan terhadap penyalahguna NAPZA.

“Menarik sekali, yang berhubungan dengan rekomendasi hentikan pemenjaraan. Kita tidak mengharapkan hal tersebut,” tegasnya.

“Restoratif dan persamaan gender dan ini ada hubungan apakah BNN hanya berbicara rehab dan polisi menindak. Ini bagian pemikiran kita,” tambahnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: PKNI Sebut Pengguna NAPZA Dijadikan Cela Transaksional Penegak Hukum