DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi UU

DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi UURapat Paripurna DPR RI pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi, Selasa (20/9/2022). (Foto.Odorikus Holang/keadilan.id)

KEADILAN – DPR mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (20/9/2022).

Rapur kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus dan didampingi Wakil Ketua Rachmat Gobel. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmat absen.

Perwakilan pemerintah dihadiri Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.

Komisi I DPR pun membacakan hasil pembahasan pada tingkat I RUU PDB tersebut. Laporannya dibacakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Usai dibacakan hasil pembahasan, pimpinan sidang menanyakan kepada anggota yang hadir apakah RUU tersebut disetujui untuk menjadi UU dan semuanya menyatakan setuju.

“Apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Lodewijk.

“Setuju,” jawab anggota DPR secara bersama sembari tepuk tangan.

Naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak 2016 itu terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi malah (DIM) dan menghasilkan 16 Bab serta 76 pasal.

Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah empat pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 yakni sebanyak 72 pasal.

Diketahui, pengesahan RUU PDP dihadiri 295 anggota dewan, dengan rincian 73 orang hadir secara fisik, 206 orang hadir secara virtual. Sedangkan, sebanyak 16 orang tak hadir atau izin.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar