Johnny Plate Sebut UU PDP Payung Hukum yang Komprehensif

Johnny Plate Sebut UU PDP Payung Hukum yang KomprehensifMenteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate saat berpidato dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 pada Selasa (20/9/2022). (Foto: Odorikus Holang/keadilan.id).

KEADILAN – Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate menegaskan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi UU merupakan momentum yang ditunggu-tunggu oleh berbagai lembaga negara, penegak hukum, sektor usaha, ekosistem, platform dan media sosial, serta segenap elemen masyarakat Indonesia.

Hal tersebut diutarakan Johnny dalam pidatonya usai RUU PDP resmi menjadi UU dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 pada Selasa (20/9/2022).

Menurut Johnny, pengesahan RUU PDP menjadi UU merupakan wujud nyata dari pengejawantahan amanat UUD 1945 khusus pasal 28 G ayat 1. Pasal tersebut berbunyi “Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

Johnny menegaskan, determinasi Indonesia untuk memperkuat perlindungan data pribadi telah dibuktikan dengan komitmen pemerintah dan DPR RI yang secara intensif membahas 371 DIM di RUU PDB yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPR RI sejak tahun 2020 yang lalu.

“Kami juga mencatat berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, dengan penuh tanggungjawab proses pembahasan telah menghasilkan 16 BAB dan 76 Pasal,” jelasnya.

Sekjen Partai NasDem ini menegaskan,
disahkannya RUU PDP menjadi UU menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya di ranah digital.

Lanjut Johnny, dari sisi kenegaraan dan pemerintah, UU PDP dapat dimaknai sebagai pengejawantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk perlindungan data pribadi khususnya di ranah digital.

Lebih dari itu kata Johnny, UU PDP akan memperkuat peran pemerintah dalam mengerjakan dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi baik publik maupun privat.

Sementara dari Sisi hukum kata Johnny, UU PDP dapat dimaknai sebagai payung hukum perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, memadai dan orientasi ke depan. “UU PDP juga memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subyek data pribadi dengan kewajiban pengendali data pribadi di mata hukum,” tegasnya.

Sedangkan dalam bidang tata kelola pemerosesan data pribadi kata Johnny, kehadiran UU PDP akan mendorong reformasi praktik pemerosesan data pribadi di seluruh pengendali data pribadi baik di sektor pemerintahan maupun privat untuk menghormati hak subyek data pribadi.

“Dari sisi ekonomi dan bisnis, pemerintah berharap ada kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban perlindungan data pribadi, dalam UU PDP tidak dipandang sebagai beban melainkan dipandang sebagai kesempatan untuk meningkatkan standar umum menjawab tuntutan konsumen terhadap perlindungan data pribadi yang memadai,” tegasnya.

Kemudian kata Johnny, dari aspek pengembangan teknologi UU PDP akan mengendepankan perspektif perlindungan data pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru sehingga akan menolong inovasi yang beretika, bertanggungjawab dan menghormati hak asasi manusia.

Johnny menambahkan, dari sisi budaya, UU PDP akan memicu penyesuaian kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk lebih menyadari dan menjaga data pribadinya serta menghormati hak perlindungan data pribadi orang lain.

“Pengaturan dalam UU PDP menjadikan perlindungan data pribadi sebagai kebiasaan baru sebagai seiiring perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat,” katanya.

Dari Sumber daya manusia kata Johnny, UU PDP akan mendorong pengembangan ekosistem untuk memperbanyak talenta baru, sumber daya manusia dalam bidang perlindungan data pribadi yang ke depan akan menjadi pejabat, petugas perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi dan pemrosesan data pribadi baik lingkungan pemerintah, publik dan privat, swasta atau dunia usaha.

“Dari sisi hubungan internasional , UU PDP akan memperkuat kepercayaan, trust dan rekognisi kepemimpinan indonesia dalam tata kelola data global.
Indonesia menjadi negara ke-5 di ASEAN yang mempunyai payung hukum data pribadi yang komprehensif,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA:DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi UU