Pemerintah Tidak Serius Dorong RUU Perampasan Aset Koruptor

Pemerintah Tidak Serius Dorong RUU Perampasan Aset KoruptorAnggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil (kanan) dalam diskusi di Press Room DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022). (Foto. Odorikus Holang/keadilan.id)

KEADILAN – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil tidak menampik para penegak hukum kesulitan dalam merampas aset-aset dari para koruptor. Meskipun kewenangan tersebut telah diatur dalam instrumen hukum, tetapi harus melalui jalan panjang putusan pengadilan. Dan, pemerintah dinilai tidak serius untuk menggolkan RUU Perampasan Aset dalam Proglenas 2022.

“Selama ini ada kesulitan walaupun ada instrumen hukum yang telah menjadikannya sebagai alas hukum. Ada kesulitan-kesulitan dan itu kemudian juga diikuti dengan putusan pengadilan,” ujar Nasir dalam diskusi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).

“Jadi harus ada putusan pengadilan yang mengikat, sehingga kemudian aset-aset yang diduga dijarah oleh koruptor itu bisa dirampas oleh negara,” tambahnya.

Namun sayangnya, kata Nasir, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset belum masuk Prolegnas 2022. RUU tersebut sebelumnya merupakan usulan pemerintah.

“Sepertinya pemerintah juga gamang, masih setengah hati. Kalau pemerintah serius pasti dia lobi sana-lobi sini, agar rancangan undang-undang ini bisa masuk dalam Prolegnas 2022,” bebernya.

Menurut Nasir, RUU tersebut hanya masuk dalam Prolegnas 5 tahun DPR. Sementara untuk Prolegnas tahun 2022 tidak masuk.

“Pertanyaannya, kenapa belum masuk? Padahal, ini adalah inisiatif dari pemerintah, itu artinya juga kan pemerintah sepertinya panas-panas tai ayam, kira-kira begitu atau ya rata-rata air lah. Jadi sepertinya pemerintah juga tidak serius. Patut kita pertanyakan juga kesungguhan pemerintah untuk memasukkannya dalam Prolegnas 2022,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar