Ditengah Merebaknya Corona, Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan RUU

KEADILAN – Di tengah merebaknya COVID-19, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih ngotot merampungkan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ini terungkap dari keputusan Sidang Paripurna DPR Kamis (2/4) yang memerintahkan Badan Legeslasi (Baleg) DPR segera melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah.

Menyikapi sikap DPR dan pemerintah yang demikian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai hal  itu menjauhkan upaya pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM. Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Bidang Penelitian dan Pengkajian M Choirul Anam.

Menurutnya, saat ini seluruh elemen bangsa sedang mengerahkan sumber daya untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang telah merenggut hak  ratusan warga masyarakat dan mengancam hak atas kesehatan jutaan warga indonesia. Keadaan ini membiat partisipasi publik dalam pembahasan RUU tersebut menjadi lemah. Padahal partisipasi pulik hal esensial dari UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yaitu dalam  pasal 5 ayat (1) huruf g UU No.12/2011.

Selain itu berdasarkan kajian Komnas HAM RI, substansi RUU tersebut masih memiliki berbagai catatan dan kelemahan, baik aspek paradigmatik dan aspek substanstif yang berpotensi menganggu upaya pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM. diantaranya: menurunkan standar hidup layak dan adil warga negara, mengancam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan perubahan paradigmatik dalam politik penghukuman yang diskriminatif dan tidak memberikan efek jera bagi korporasi pelanggar hukum.

Anam berpandangan sudah semestinya DPR dan atau pemerintah mau atau seharusnya membuka draft RUU Cilaka, dengan memastikan akses bagi publik untuk menegakkan asas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. “Komnas HAM RI berharap agar DPR dan Pemerintah menunda pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah penanganan pandemi COVID-19 yang membutuhkan konsentrasi, persatuan, dan solidaritas seluruh elemen bangsa,” tegas Anam.

Sikap Komnas HAM ini didasarkan mandat yang diakomodir oleh Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diberikan kewenangan melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. BUDI SATRIA DEWANTORO

Editor      :
Reporter :