Setelah Terima Undangan Kedua dan Permintaan Maaf, Ketua IPW Akan Penuhi Undangan MKD

Setelah Terima Undangan Kedua dan Permintaan Maaf, Ketua IPW Akan Penuhi Undangan MKDSurat undangan kedua dan permintaan maaf DPR kepada Ketua IPW. (Foto. Istimewa)

KEADILAN – Setelah sempat batal menghadiri undangan karena merasa ada diskriminasi tidak diperbolehkan masuk melalui pintu utama, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso akan kembali penuhi undangan MKD, Selasa (27/09/2022).

Hal itu diungkapkan Sugeng setelah dirinya menerima undangan kedua serta permintaan maaf dari yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Senin sore (26/09/2022).

“Hadir dong lewat pintu depan. Tetap (lewat pintu depan), jam 10.30 WIB,” ujar Sugeng kepada keadilan.id, Senin (26/9/2022).

Menurut Sugeng, pihaknya akan memberikan klarifikasi sebagai saksi kepada MKD terkait laporan terhadap salah satu anggota DPR RI. Nama anggota DPR tersebut kata Sugeng adalah Heru Widodo.

Berdasarkan penelusuran keadilan.id, Heru saat ini duduk di Komisi III. Heru merupakan perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Heru Widodo yang baru dilaporin,” katanya.

Sugeng mengatakan, Heru diadukan lantaran mengeluarkan pernyataan berdasarkan temuan IPW soal nama-nama yang meminjamkan private jet kepada mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Brigjen PolHendra Kurniawan. “Dia kan kutip perkataan saya soal Yoga Susilo. YS dan RBT,” bebernya.

Sugeng memastikan, pihaknya akan membela Heru dalam klarifikasinya besok. Sebab Sugeng menilai, ucapan Heru tersebut tidak memiliki potensi pelanggaran. “Ini tidak ada pelanggaran. Saya akan bela itu anggota DPR,” tegasnya.

Setelah Terima Undangan Kedua dan Permintaan Maaf, Ketua IPW Akan Penuhi Undangan MKD 1
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso.

Apalagi kata Sugeng, DPR memiliki hak imunitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Anggota DPR mau ngomong salah atau benar itu haknya dia. Dilindungi oleh imunitas profesi,” tegasnya.

Diketahui, ketentuan mengenai hak imunitas anggota DPR tercantum dalam Pasal 224 UU MD3. Pasal 224 Ayat (1) UU MD3 memang mengatur bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut atas apa yang ia kemukakan di dalam rapat DPR.

“Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR,” demikian bunyi Pasal 224 Ayat (1) UU MD3.

Ayat (2) pasal yang sama juga memberi hak imunitas bagi anggota DPR dalam hal sikap, tindakan, dan kegiatannya di dalam rapat maupun luar rapat DPR yang terkait hak dan kewenangan konstitusional DPR.

“Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR,” bunyi Pasal 244 Ayat (2) UU MD3.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: MKD DPR Minta Maaf Kepada Sugeng dan IPW